Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan anggota blok Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS.
Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).
Sebetulnya, pada 2023 silam Indonesia telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung, namun respons yang diberikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah untuk mengkaji terlebih dahulu manfaatnya, dan menyatakan tak ingin tergesa-gesa.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi membenarkan tawaran itu sempat masuk ke Indonesia. Namun, kala itu Indonesia masih memegang prinsip kekuatan penyeimbang dalam neologisme MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia sebagai anggota G20.
“Indonesia dulu pernah ditawari untuk masuk. Tapi kan kita memang posisinya seperti di G20, kita kan middle power, di tengah. Makanya ada istilah MIKTA itu adalah menjaga itu,” kata Edi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
“Supaya kita itu selalu bisa menjadi connectors, bisa menjadi jembatan antara semua blok,” tegasnya.
Namun, kini prinsip non blok yang dianut pemerintahan Presiden Prabowo adalah sesuai alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan UU Nomor 37 Tahun 1999 yang menitikberatkan pada pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.
Edi mengatakan, hal ini yang juga menjadi landasan ekonomi terbuka Indonesia saat ini, yaitu untuk aktif dan terbuka secara bebas di dalam berbagai blok yang ada di Indonesia demi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Karena tadi saya katakan ekonomi kita terbuka dan kita berpegang pada kebijakan yang sudah mengakar bahwa kita harus bebas. Bebas tidak berarti netral. Bebas artinya kita bisa memilih siapapun yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik,” tegas Edi.
Meski begitu, Edi menekankan hingga kini pemerintah Indonesia belum menuntaskan perhitungan manfaat apa saja yang bisa dicapai Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi dengan bergabung ke BRICS.
Namun, ia menekankan dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum dunia, maka akan semakin memperluas peluang Indonesia untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dari sisi ekspor serta menyerap sebanyak-banyak investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Prabowo.
“Karena kalau di ekonomi, kita bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi, supaya kita bisa menaikkan target pertumbuhan kita, apalagi sampai 8%,” ungkap Edi.
Daftar Negara Anggota Utama dan Mitra BRICS
Selain lima negara sebagai pelopor BRICS yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini anggota BRICS sudah bertambah. Pada Januari 2023 lalu, ada enam negara yang telah resmi bergabung untuk menjadi anggota tetap BRICS. Keenam negara tersebut antara lain Arab Saudi, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Republik Demokratik Kongo (DRC).
Ketertarikan negara-negara tersebut terhadap blok yang dikuasai China-Rusia ini sejatinya sudah muncul sejak lama. Pemerintah Afrika Selatan pernah menyatakan ada lebih dari 40 negara tertarik untuk bergabung dengan BRICS.
Mereka tertarik bergabung dengan BRICS untuk mengurangi dominasi penggunaan mata uang dolar di dalam aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, mereka juga ingin mendapat keuntungan ekonomi dari negara-negara BRICS usai resmi bergabung.
Dilansir laman resmi Council on Foreign Relation, BRICS ini berfungsi untuk mengoordinasikan dan memuluskan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka agar berada sejajar dengan negara-negara maju.
Sebab, saat ini, kekuatan ekonomi global didominasi oleh negara-negara maju yang berasal dari Eropa, Amerika, dan beberapa dari Asia.
Berikut daftar negara anggota BRICS dan mitranya