Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mendata masih terdapat 125 Rukun Tetangga (RT) yang terdampak banjir pada Jumat (23/1/2026) hingga pukul 16.00 WIB. Banjir tersebut disebabkan oleh intensitas hujan tinggi sejak Kamis 24 Januari 2026 pagi.
“BPBD mencatat saat ini terdapat 125 RT dan 16 ruas jalan yang tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, Jumat (23/1/2026).
Yohan menyebut, titik banjir paling banyak berada di wilayah Jakarta Selatan, dengan 44 RT masih terdampak.
Sementara itu, wilayah dengan genangan tertinggi berada di Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya. Ketinggian air di kedua lokasi tersebut mencapai hingga 120 sentimeter.
“Kelurahan Duri Kosambi terdapat 5 RT dengan ketinggian genangan 50 hingga 120 cm, disebabkan curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke. Kelurahan Rawa Buaya terdapat 7 RT dengan ketinggian 45 hingga 120 cm,” ujar Yohan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, fasilitas token listrik tanpa biaya tersebut akan diberikan kepada para penghuni huntara selama periode enam bulan ke depan.
Darmawan menjelaskan. Danantara berperan dalam pembangunan hunian sementara, sementara PLN mendukung penyediaan kelistrikan dengan menggratiskan pasokan listrik selama enam bulan. Selain itu, pemasangan instalasi listrik beserta meteran KWh juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN.
Lebih lanjut, Darmawan menambahkan bahwa PLN turut menyiapkan penerangan jalan umum (PJU) serta fasilitas umum di sekitar kawasan huntara. PLN juga memberikan paket pemasangan listrik baru secara cuma-cuma.
“Termasuk layanan pemasangan baru multiguna tanpa biaya dan pemberian token listrik gratis selama enam bulan ke depan. Seluruh langkah ini merupakan wujud kontribusi kami dalam mendukung proses pemulihan di Aceh,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR pada Rabu (21/1/2026).
Bangkitkan Ekonomi Aceh, Hilirisasi Gas Bumi Dipercepat (Foto: PGN)
PT Pembangunan Aceh (Perseroda) menjalin kerja sama strategis dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk mengoptimalkan potensi gas bumi di wilayah Aceh. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kajian Bersama Pemanfaatan Pasokan Gas di Banda Aceh, Senin (19/1).
Kesepakatan ini diproyeksikan menjadi landasan kuat bagi pengembangan industri hilir berbasis gas bumi, termasuk pemetaan kebutuhan infrastruktur dan identifikasi potensi industri yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah Aceh.
Direktur Pengembangan Bisnis PEMA Naufal Natsir Mahmud mengungkapkan bahwa ruang lingkup kajian ini mencakup evaluasi potensi pasokan saat ini hingga proyeksi masa depan, termasuk pemanfaatan Blok Mubadala. Ia menekankan bahwa stabilitas suplai energi menjadi kunci utama untuk membangkitkan ekonomi daerah, terutama dalam masa situasi pemulihan pasca-bencana.
“Dalam upaya untuk membangkitkan roda ekonomi Aceh, dibutuhkan energi yang stabil. PEMA menyadari pentingnya mitra strategis seperti PGN untuk bersama-sama membangun ekosistem gas bumi yang menyeluruh di Aceh,” ujar Naufal dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Terkait investasi, PEMA akan melakukan studi mendalam untuk menyusun tahapan pengembangan yang terukur (tier), mulai dari rencana jangka pendek hingga jangka panjang.
“Kami berharap, kerja sama ini dapat memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Kami juga mendorong hilirisasi agar dapat menghadirkan multiplier effect, termasuk penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh,” tambahnya.
Dia memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) lokal akan diberikan ruang yang luas untuk terlibat dalam operasional bisnis ke depan.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra memandang Aceh sebagai titik vital (key point) untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam Aceh bagi ketahanan energi nasional.
Kerja sama ini menggabungkan pemahaman lokal PEMA, mandat pembangunan daerah, serta kapabilitas nasional PGN di bidang pengelolaan gas bumi.
Izin Usaha Dicabut Prabowo, Toba Pulp Lestari: Belum Terima Keputusan Resmi (Foto: Toba Pulp Lestari)
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) buka suara usai izin usaha dicabut Presiden Prabowo Subianto. Toba Pulp Lestari masuk daftar 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Toba Pulp Lestari menyatakan, hingga saat ini belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) yang dimiliki oleh perseroan.
“Perseroan saat ini sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, serta implikasi dari pernyataan pemerintah dimaksud,” kata Legal & Litigation Section Head INRU Hendry sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Hendry menjelaskan kegiatan industri pengolahan pulp perseroan memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah, namun seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan sendiri.
Dengan demikian, lanjutnya, ketika pencabutan izin PBPH benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan.
“Perseroan menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh kebijakan dan ketentuan pemerintah serta akan menyesuaikan langkah-langkah operasional sesuai dengan arahan dan keputusan resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang,” ujar Hendry.
Hendry melanjutkan, pernyataan pemerintah berpotensi berdampak terhadap kegiatan pemanenan kayu sebagai sumber bahan baku utama industri perseroan.
“Hingga saat ini, perseroan masih menunggu keterangan resmi dalam bentuk keputusan tertulis dari pemerintah,” ujar Hendry.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan proses pencalonan Deputi Gubernur BI yang saat ini tengah berlangsung di DPR RI tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Perry menjelaskan, proses pencalonan tersebut dilakukan menyusul pengunduran diri Yudha Agung dari jabatan Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026. Surat pengunduran diri Yudha Agung telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Ketua DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia, sehingga proses pengisian jabatan harus segera dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
“Kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan BI sebagai bank sentral sebagaimana diamanatkan dalam UU bank BI,” ujarnya dalam konferensi pers RDG (Rapat Dewan Gubernur) BI, Rabu (21/1/2026).
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari tiga calon Deputi Gubernur tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Perry.
KPK Juga Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Korupsi Kereta Api/Okezone
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata juga menetapkan Bupati Pati, Sudewo dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tahun 2019-2022.
“Juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu (status tersangka Sudewo). (Penetapan tersangka di) Dua (kasus),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).
Namun demikian, konstruksi perkara secara rinci serta keterlibatan Sudewo belum diungkapkan lebih rinci di perkara DJKA.
Penetapan tersangka ini tak terlepas dari fakta yang terungkap di dalam persidangan kasus perkara korupsi tersebut.
“Jadi perkara-perkara yang juga, ini kan ada putusan sidangnya ya, putusan persidangannya. Jadi sekaligus biar juga tidak diadili dua kali. Ya nanti untuk persidangannya bisa satu kali gitu. Ya seperti itu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, KPK meyakini bahwa Bupati Pati itu menerima aliran dana atas perkara korupsi itu. Adapun hal ini juga diperkuat dengan fakta persidangan di mana nama Sudewo terseret menerima aliran dana.
Air Mata Prabowo Tumpah saat Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman
Presiden Prabowo Subianto menangis haru saat menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi (Sespri) nya, Agung Surahman dengan Aulia Mahardiana Warsitoarti. Akad nikah tersebut digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (18/1/2026).
Dalam momen tersebut, Prabowo meneteskan air mata haru usai menyatakan kata “sah” saat Agung melafalkan ijab kabul dengan lantang dalam satu tarikan napas.
Setelah dinyatakan sah, mempelai perempuan menghampiri Agung, dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah dan kelengkapan administrasi pernikahan oleh kedua mempelai serta para saksi.
Prabowo hadir langsung menyaksikan momen sakral tersebut dan bertindak sebagai saksi dari pihak mempelai laki-laki.
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam prosesi akad nikah itu. Jokowi bertindak sebagai saksi dari pihak mempelai perempuan. Agung dan Aulia mengenakan busana pernikahan adat Jawa berwarna putih.
Prabowo tampak menyatu dengan konsep pernikahan bernuansa elegan, yang kental akan budaya Jawa.
Dekorasi pelaminan tertata elegan dengan sentuhan tradisional, berpadu dengan latar belakang panggung pelaminan bernuansa Istana Merdeka, menciptakan suasana sakral sekaligus berwibawa.
Rangkaian akad nikah kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i yang memohonkan keberkahan, keharmonisan, dan kebahagiaan bagi pasangan pengantin dalam membangun rumah tangga.
“Kami lega karena berhasil memadamkan api tanpa korban jiwa,” kata seorang pejabat dalam pernyataan dari Badan Pemadam Kebakaran Nasional yang dilansir Reuters.
Kebakaran yang terjadi tepat setelah pukul 05.00 waktu setempat sepenuhnya dipadamkan pada pukul 13.28, demikian pernyataan tersebut menambahkan.
Meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, 258 warga yang tinggal di daerah terdampak di Desa Guryong dievakuasi. Total 324 petugas pemadam kebakaran dan 106 kendaraan dikerahkan untuk memadamkan api. Sebuah helikopter juga dikirim setelah kabut dan debu halus yang menyelimuti kota di pagi hari mereda.
Aktivis Greenpeace dan kreator konten lapor polisi usai diteror
Aktivis lingkungan Greenpeace, Iqbal Damanik, dan kreator konten Yansen melaporkan dugaan teror yang mereka terima setelah menyuarakan kritik soal penanganan bencana banjir di Sumatera.
Keduanya didampingi sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Gema Gita, salah satu advokat tim tersebut, menekankan teror yang dialami Iqbal dan Yansen merupakan suatu tindak pidana.
Sehingga, pelaku atau peneror mesti diproses secara hukum. Gema menyebut teror yang dialami para pengkritik kebijakan bersifat berulang dan terpola.
“Kami sebenarnya mendorong pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan lebih makro, bahwa ini bukan sekadar ancaman, tetapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut,” kata Gema saat sela pelaporan di Bareskrim Polri, Rabu (14/1/2026).
Gema menegaskan, Yansen mendapati teror berulang yang mengancam keselamatan diri dan keluarganya setelah menanggapi penanganan korban bencana di Sumatera.
Sejalan dengan itu, Iqbal Damanik yang berstatus sebagai aktivis lingkungan juga diteror dengan dampak serupa. Kata Gema, teror semacam ini memperlihatkan realitas bagaimana suara kritis atas kerja-kerja pemerintah diredam.
“Jadi, bukan hanya bentuk ancaman biasa, bukan bentuk intimidasi biasa, tetapi sudah pada dugaan tindak pidana teror yang menyebabkan ketakutan secara meluas,” kata Gema.
Presiden Prabowo Subianto berencana meresmikan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem serta memutus mata rantai kemiskinan.
Peresmian akan dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru yang berada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin, 12 Januari 2026.
Berikut beberapa fakta penting tentang Sekolah Rakyat:
1. Gagasan Presiden Prabowo Subianto
Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Karena ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, keluarganya diberdayakan. Anaknya lulus, keluarganya naik kelas dan menjadi berdaya. Ini istimewa dan ini tentu legacy dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan, pendirian Sekolah Rakyat dilatarbelakangi masih banyaknya anak-anak dari keluarga miskin yang sulit mengakses pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lebih dari tiga juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah.
2. Proses Rekrutmen Siswa Berbasis DTSEN
Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses rekrutmen siswa tidak berdasarkan tes akademik, melainkan mengacu pada DTSEN serta verifikasi langsung ke rumah siswa oleh pendamping di lapangan.
