Prahara politik Korea Selatan (Korsel) belum berakhir. Kali ini, pihak oposisi berencana memakzulkan penjabat presiden Han Duck Soo sebagai protes atas penolakannya untuk menandatangani undang-undang khusus guna menyelidiki pendahulunya yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.
Dalam sebuah pernyataan, Selasa (24/12/2024), pemimpin oposisi Park Chan Dae mengatakan bahwa penolakan Han untuk menekan undang-undang itu merupakan sebuah niatan buruk. Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk menyelidiki Yoon selain dengan melengserkan Han.
“Sikap Han tidak memberi kita pilihan lain selain menafsirkannya sebagai niatnya untuk melanjutkan pemberontakan dengan menunda proses hukum”, katanya dikutip AFP. “Kami akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Han.”
Oposisi mengatakan hanya perlu mayoritas sederhana di parlemen yang beranggotakan 300 orang untuk memakzulkan Han, karena ini adalah ambang batas untuk menjadi anggota kabinet.
Namun, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa berpendapat bahwa mayoritas dua pertiga diperlukan karena Han saat ini menjabat sebagai penjabat presiden.
Peringatan itu muncul 10 hari setelah Yoon dimakzulkan dalam pemungutan suara yang dipimpin oposisi di parlemen Majelis Nasional. Hal ini terjadi setelah Yoon menerapkan darurat militer sepihak, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.
Pemakzulan Yoon membuatnya diskors dari tugas kepresidenan sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang apakah akan menegakkan keputusan tersebut. Han ditunjuk sebagai pelaksana tugas setelah Yoon resmi diskors.
Sejauh ini, oposisi sedang mencari dua badan investigasi independen khusus untuk menyelidiki deklarasi darurat militer Yoon dan urusan kontroversial ibu negara Kim Keon Hee, yang diduga melakukan korupsi yang terkait dengan tindak penyuapan.