Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat selusin pengacara di Departemen Kehakiman yang mengajukan dua kasus pidana terhadap dirinya, Senin lalu. Hal ini diungkapkan seorang pejabat, ketika Partai Republik bergerak untuk menerapkan kontrol atas departemen itu.
Para pejabat itu dipecat setelah Penjabat (Pj) Jaksa Agung James McHenry, yang ditunjuk Trump menyimpulkan bahwa para pejabat yang dipecat itu tidak dapat dipercaya untuk melaksanakan agenda Trump.
“Tidak dapat dipercaya untuk melaksanakan agenda Presiden dengan setia karena peran penting mereka dalam mengadili Presiden,” kata seorang Pejabat di Departemen Kehakiman, dikutip dari Reuters, Rabu (28/1/2025).
Dari salinan surat pemberhentian yang dilihat Reuters, McHenry membenarkan pemecatan itu karena sesuai dengan konstitusi AS. Melihat Trump merupakan kepala eksekutif negara itu.
Para penasihat khusus Jack Smith yang memimpin dua penuntutan federal terhadap Trump dibatalkan departemen tersebut setelah pemilihannya November lalu. Smith juga mengundurkan diri dari departemen itu awal bulan ini.
Berita tentang pemecatan itu muncul pada hari yang sama ketika Ed Martin, jaksa penuntut federal terkemuka di Washington dan orang yang ditunjuk Trump, membuka tinjauan internal mengenai penggunaan tuduhan menghalangi kejahatan dalam penuntutan terhadap orang-orang yang dituduh mengambil bagian dalam pemilu 6 Januari 2021. Menurut Sumber yang tahu masalah ini.
Mahkamah Agung juga menaikkan batasan hukum atas pelanggaran tersebut dalam keputusan 6 – 3 tahun lalu, sehingga mendorong jaksa untuk membatalkan dakwaan dalam beberapa kasus tersebut.
Tindakan tersebut mencerminkan kesediaan pemerintahan Trump untuk menindaklanjuti ancaman pembalasan terhadap jaksa penuntut yang mengejar Trump dan para pendukungnya selama empat tahun masa jabatannya.
Trump dan sekutunya memandang Departemen Kehakiman memiliki kecurigaan yang mendalam setelah jaksa menuduh Trump melakukan kejahatan terkait keamanan nasional dan pemilu.
Akibatnya, langkah yang diambil pada Senin lalu terjadi setelah pemerintahan Trump menugaskan kembali 20 pejabat senior Departemen Kehakiman, termasuk Bradley Weinsheimer yang dikenal sebagai pejabat dengan etika yang tinggi, serta mantan Kepala Bagian Korupsi Publik, Corey Amundson.
Peran mereka memberikan nasihat kepada Jaksa Smith, untuk mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin lalu.
Langkah-langkah untuk mengguncang internal pekerja di Departemen Kehakiman telah terjadi sebelum Senat AS melakukan pemungutan suara terhadap calon Jaksa Agung pilihan Trump, Pam Bondi. Nominasi Bondi akan dipilih oleh panel Senat pada hari Rabu.
Sebelumnya, Smith, yang ditunjuk oleh mantan Jaksa Agung Merrick Garland, mengajukan kasus yang menuduh Trump secara ilegal menyimpan dokumen rahasia di klub sosialnya di Florida dan berusaha mengganggu sertifikasi pemilu 2020.
Trump mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan berpendapat bahwa kasus-kasus tersebut.
Smith membatalkan kedua kasus tersebut setelah Trump terpilih, dengan alasan kebijakan lamanya yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat.
Banyak dari mereka yang menangani kasus Smith adalah jaksa penuntut umum korupsi dan keamanan nasional yang tetap berada di departemen tersebut ketika Smith menutup penyelidikannya awal bulan ini.