Pemerintah melalui Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan kementerian/ lembaga terkait bakal semakin ketat dan tegas menindak produk ilegal. Kemenko Polkam pun membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang Kepabeanan.
Desk tersebut merupakan sinergi lintas Kementerian/ Lembaga yang leading sektor Kemenko Polhukam, Kemenkeu, Kabareskrim, dan Dirjen Bea Cukai. Lalu ada unsur Keagung dari TNI dan beberapa Kementerian dalam hal ini adalah Kemenhub, ESDM, KKP Bakamla PPATK, BNN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian lingkungan Hidup, BIN, BPOM.
“Strategic desk dalam rangka arus masuk barang selundupan pendekatannya dari hulu ke hilir. Hulu lebih mengedepankan aspek preventif, Hilir penegakan hukum diperkuat. Juga koordinasi dengan Semua dalam rangka komitmen mendukung kontribusi pemberantasan penyelundupan Pengawas,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.
Ia mengklaim ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dengan pelaksana seluruh Kementerian-Lembaga dam melalukan sinergi dan kerjasama terpadu dalam pemberantasan penyelundupan.
“Karena pemerintah ingin ciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kasus-kasus yang selama ini di-publish juga merupakan puncak gunung es dari kasus selundupan yang ada,” ujar Budi Gunawan.
“Sehingga jadi komitmen pemerintah untuk kejar kasus yang lain. Selain penindakan, kami lakukan preventif termasuk warning di titik rawan jalur penyelundupan serta tingkatkan awareness masyarakat,” lanjutnya.