Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ruang fiskal untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka teramat sempit. Hal ini terlihat dari penurunan alokasi anggaran untuk infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. Meski, untuk anggaran ketahanan pangan, alokasi di RAPBN 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, alokasi anggaran untuk infrastruktur dalam RAPBN 2025 mengalami penyesuaian. Karena budget pengeluaran pemerintah di tahun tersebut sedang meningkat luar biasa, menyusul adanya jatuh tempo utang negara akibat pandemi sebesar Rp800 triliun.
“Untuk periode 3 tahun ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mempunyai ruang fiskal yang sempit. (Karena itu) harus banyak penyesuaian pos dan alokasi pengeluaran. Termasuk misalnya makan bergizi gratis, kemungkinan sebagian akan dimasukkan biaya pendidikan ataupun biaya perlindungan sosial. Karena ruang fiskalnya sangat sempit,” kata Ajib kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/8/2024).
Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah harus fokus dengan potensi penerimaan yang dapat dimaksimalkan, sehingga pengeluaran pemerintah atau government spending-nya lebih berkualitas.
Optimalisasi penerimaan, lanjutnya, bisa dari tiga hal. Pertama, mengurangi tax gap atau selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan pajak, sehingga bisa menaikkan potensi 10% dari penerimaan perpajakan.
Kedua, mengevaluasi setiap pos tax expenditure hanya terhadap sektor yang memberikan multiplier effect ekonomi atau banyak menyerap tenaga kerja. Ketiga, mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu sisi dividen BUMN dan juga penerimaan dari Sumber Daya Alam.
“Dari tiga hal ini, pemerintah bisa menutup defisit fiskal yang di kisaran Rp600 triliun,” kata Ajib.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025.
“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” terang Jokowi dalam Pidato RUU APBN 2025 dan Penyampaian Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024).
Jokowi juga menjelaskan anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Anggaran ketahanan pangan meningkat 8,83% pada 2025 menjadi Rp124,4 triliun dari Rp114,3 triliun pada tahun ini. Sedangkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025 turun dari tahun 2024 yang dialokasikan sebesar Rp423,4 triliun