Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama kementerian/lembaga mengembangkan dua proyek percontohan pada sektor perawatan untuk mewujudkan ekonomi perawatan yang inklusif.
“Program modeling kebijakan pekerjaan perawatan yang layak atau pengakuan pekerja perawatan yang mencakup pendidikan dan penyaluran kerja care workers ke Singapura,” kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih di Jakarta, Rabu.
Selain itu, pihaknya juga mengembangkan program modeling kebijakan childcare, elderly care dan inclusive care dengan melibatkan sektor swasta.
“Mencakup pengembangan modul/kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta meningkatkan jumlah pekerja penyandang disabilitas dan infrastruktur inklusif,” katanya.
Sejauh ini, KemenPPPA juga telah meluncurkan Pokja Ekonomi Perawatan untuk memperkuat implementasi kebijakan ekonomi perawatan.
“Memperkuat sinergi lintas K/L dalam implementasi kebijakan ekonomi perawatan melalui tujuh agenda prioritas yang bersifat lintas sektor, yang perlu dijalankan secara kolaboratif, terpadu, dan terarah,” ujarnya.
Menurut dia, Pokja ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergi lintas sektor untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada.