Pemerintah bertekad untuk menggenjot belanja pada sisa tahun ini, khususnya untuk kuartal III dan kuartal IV-2024. Sebab, kuartal II-2024 pertumbuhan ekonomi melambat ke level 5,05%, dari pertumbuhan pada kuartal I-2024 sebesar 5,11%.
“Untuk kuartal III dan kuartal IV tentu pemerintah melihat faktor apalagi yang bisa didorong, tapi salah satu yang bisa pemerintah dorong terkait belanja pemerintah.” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Pertumbuhan belanja pemerintah atau konsumsi pemerintah dalam struktur produk domestik bruto (PDB) per kuartal II-2024 memang hanya sebesar 1,42%, sementara itu pada kuartal I-2024 pertumbuhannya mencapai 19.9% secara tahunan atau year on year (yoy).
Oleh sebab itu, Airlangga mengatakan, cara mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini akan mengandalkan belanja pemerintah di tengah lemahnya aktivitas ekonomi secara global. Ia pun mengatakan pemerintah akan juga meninjau beberapa paket kebijakan untuk pemberian insentif fiskal.
“Sehingga belanja pemerintah bisa digenjot pada kuartal III ini. Sedangkan fasilitas yang bisa diberikan seperti untuk sektor konstruksi juga tentu pemerintah akan perhatikan, kemudian sektor lain untuk mendorong UMKM,” tegas Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah belanja negara yang akan dilanjutkan pada semester II-2024. Di antaranya ialah tambahan belanja sosial (bansos) beras hingga subsidi pupuk.
Sri Mulyani mengatakan, untuk tambahan belanja bansos beras ini akan diiringi dengan pemberian bantuan daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember. Nilainya Rp 11 triliun.
Awalnya, bansos beras 10 kilogram mulai diberikan pada akhir 2023 hingga Maret 2024, lalu diperpanjang lagi hingga Juni 2024. Pemberian bansos beras ini didasari atas lonjakan harga beras yang terjadi secara global.
“Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Untuk tambahan subsidi pupuk, ia mengatakan, nilainya mencapai Rp 24 triliun hingga akhir tahun. Adapula belanja tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah tapa dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.
“Belanja-belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri akan direalisasi Rp 105,9 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada 2024 juga akan dialokasikan belanja khusus yang berasal dari pemberian hibah sebesar Rp 32,3 triliun. Dana itu diberikan dari pemerintah daerah atau pemda kepada KPU.
“Belanja yang berasal dari hibah untuk pelaksanaan Pilkada yaitu dari Pemda ke KPU mencapai Rp 32,3 triliun,” tutur Sri Mulyani.
Secara total, belanja negara hingga akhir 2024 memang Sri Mulyani membengkak menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun, atau 102,6% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, pendapatan atau penerimaan negara tetap sesuai dengan target APBN 2024 sebesar Rp 2.802,5 triliun.
Dengan kondisi itu, defisit APBN 2024 juga ia perkirakan akan membengkak menjadi Rp 609,7 triliun, atau setara 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Mulanya, target defisit tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% PDB,