Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan retret untuk seluruh kepala daerah yang terpilih dan dilantik menjadi sorotan media asing. Media asal Prancis, AFP, bahkan menyoroti hal ini dalam artikel berjudul ‘Glamping Retreat for Indonesia Leaders Sparks Criticism as Cuts Bite’, Rabu (19/2/2025).
Dalam pemberitaan tersebut, AFP menuliskan lebih dari 500 wali kota, gubernur, dan bupati akan dibawa ke akademi militer di kota Magelang, Jawa Tengah. Mereka akan tinggal di tenda-tenda selama sepekan pembekalan.
Prabowo sendiri telah berjanji untuk melatih dan menyatukan para politisi papan atas negara itu. Juru Bicara Presiden Hariqo Wibawa Satria mengatakan ada 503 kepala daerah yang akan hadir dalam retret di tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025.
“Para kepala daerah akan dilatih tentang tata pemerintahan yang baik, peningkatan layanan publik, dan pembangunan chemistry,” katanya seperti dilaporkan media itu.
Meski begitu, AFP kemudian mengamati reaksi publik yang kontra dengan kebijakan ini. Pasalnya, acara ini memakan biaya Rp 13,2 miliar, dan dilakukan saat Indonesia sedang melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,7 triliun.
“Apa urgensinya? Mengapa harus berkemah mewah dengan pembantu? Versi berkemah yang lebih murah seharusnya bisa dilakukan,” seorang pengguna memposting dalam bahasa Indonesia di situs media sosial X.
Pengguna media sosial lainnya mengatakan pemerintah berusaha menerapkan “efisiensi anggaran tetapi, di sisi lain, sibuk membuang-buang uang dengan mengadakan retret”.
Transparency International Indonesia dalam sebuah pernyataan menyebut pemotongan anggaran Prabowo ‘kontraproduktif dan tidak peka’ terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka juga menitikberatkan kritiknya pada ‘beban besar anggaran negara untuk menyediakan pelatihan bagi kepala daerah’.
Hariqo membela acara tersebut. Ia mengatakan pelatihan tersebut biasanya berlangsung selama satu setengah bulan yang diselenggarakan oleh dua lembaga berbeda, sehingga retret yang dipersingkat tersebut sejalan dengan upaya penghematan biaya Jakarta.
“Penghematan anggaran harus dilakukan tetapi retret kepala daerah juga harus dilakukan. Keduanya dapat dilakukan secara bersamaan,” tuturnya.