Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah meresmikan tujuh KEK baru.
“Sehingga dengan special economic zone (KEK), 5-10 tahun ini kita akan diperkirakan gasnya (pertumbuhan ekonomi) lebih kencang lagi. Kemarin kita sudah menyelesaikan tambahan 7 (KEK) sehingga dari 22 (KEK) menjadi 29 (KEK), dan diharapkan ini bisa gaspol,” kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Adapun Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui usulan pembentukan enam KEK baru dan satu perluasan KEK Nongsa di Batam.
“Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024,” ujar Airlangga dalam Sidang Dewan Nasional KEK, Selasa (24/09).
Dewan Nasional akan merekomendasikan kepada Presiden untuk penetapan PP atas 6 KEK baru dan penambahan luasan untuk KEK Nongsa.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan total target nilai investasi hingga Rp1.089,84 triliun, pengembangan KEK ini diharapkan mampu menciptakan lebih dari 14 juta lapangan kerja.
Adapun Sekretariat Jendral Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat realisasi investasi KEK sejak awal dimulainya hingga semester I 2024 mencapai Rp205,2 triliun.
Plt Sekretaris Jendral Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengatakan bahwa hingga semester I tahun ini, KEK telah menyerap sekitar 132.227 tenaga kerja.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama oleh SVP International and Financial Institution Group BSI Anna Kristanty dan Direktur Utama Jamkrida Jakarta Agus Supriadi di Jakarta, Rabu.
“Kerja sama ini dapat menjadi solusi semua pihak, tidak hanya BSI dan Jamkrida Jakarta, juga masyarakat khususnya kontraktor yang membutuhkan layanan bank garansi berakad syariah dengan nominal potensi lebih dari Rp500 miliar pada proyek-proyek pemerintah,” kata Anna.
Selain itu, kerja sama tersebut dapat membantu travel haji dan umrah di Tanah Air yang jumlah totalnya lebih dari 2.000 perusahaan. Menurut Anna, perusahaan travel haji dan umrah membutuhkan layanan Bank Garansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Layanan bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant ) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).
Layanan bank garansi akan memenuhi berbagai macam kebutuhan, seperti bank garansi penawaran, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, pelaksanaan penyelenggaraan haji khusus dan umrah, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Di sisi lain, juga dapat memberikan rasa aman bagi pemberi kerja atas proyek yang dijalankan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Jamkrida Jakarta Agus Supriadi mengatakan kerja sama itu menjadi pintu sinergi dalam mendukung pemerintah untuk menjamin terlaksananya proyek-proyek strategis pemerintah melalui produk bank garansi yang berlandaskan prinsip syariah.
“Kami berharap kerja sama ini mempercepat proses bisnis nasabah dengan aman dan prudent serta dapat mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat secara umum,” ujarnya.
Dalam Federal Open Market Committee (FOMC) pada September 2024, The Fed memangkas tingkat suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) menjadi kisaran 4,75 sampai 5,00 persen.
Enrico merincikan, The Fed pada akhir tahun ini masih akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya sebanyak dua kali dengan masing- masing penurunan sebesar 25 bps.
“Ambang batas atas akan turun menjadi 4,5 persen (akhir 2024),” ujar Enrico dalam UOB Economic Outlook 2025 “Ushering a New Dawn for Remarkable Indonesia” di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu.
Pada tahun depan 2025, Ia melanjutkan The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya secara akumulatif sebesar 100 bps dari sebesar 4,5 persen pada akhir 2024 menjadi sebesar 3,5 persen pada akhir tahun 2025.
“Tahun depan 100 bps kumulatif dari 4,5 persen menjadi 3,5 persen,” ujar Enrico.
Di sisi lain, Ia tetap mengingatkan adanya risiko terjadinya resesi perekonomian di Negeri Paman Sam, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2001, 2008 dan sebelum pandemi COVID-19.
“Kali ini penurunan akan sedikit interesting. Bisa jadi dia turun, berhenti sejenak, lalu turun lagi, kalau ekonomi memang dibutuhkan. Tetapi, kalau masih strong, dia akan cut dan mungkin dia harus naik lagi. Mungkin yang kedua ini berkenaan dengan risiko fiskal AS,” ujar Enrico.
Sementara itu, untuk suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), Ia memproyeksikan akan ada penurunan satu kali lagi pada kuartal IV tahun ini.
“Untuk BI rate, kita berpandangan cut yang sudah dimulai bulan ini masih akan berlanjut. Mungkin satu kali lagi di kuartal IV, bisa jadi lebih,” ujar Enrico.
Menurutnya, BI telah melakukan langkah pre-emptive dengan menurunkan tingkat suku bunga acuannya terlebih dahulu sebesar 25 bps dalam pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan September ini.
“BI udah curi start untuk menstimulisasi moneter, supaya ekonomi kita when the trantition come (transisi pemerintahan) sektor ekonomi mau bekeliat,” ujar Enrico
Pada akhir perdagangan Rabu, rupiah menanjak 85 poin atau 0,56 persen menjadi Rp15.102 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.187 per dolar AS.
“Mata uang rupiah mengalami penguatan imbas tersungkurnya kinerja mata uang dolar AS akibat rilis data hasil kepercayaan konsumen yang menurun memicu penawaran baru di pasar suku bunga untuk pemotongan jumbo lanjutan di bulan November,” kata analis ICDX Taufan Dimas Hareva saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Taufan menuturkan kepercayaan konsumen AS memburuk secara keseluruhan pada Selasa, dan ekspektasi konsumen terhadap inflasi 12 bulan meningkat menjadi 5,2 persen. Konsumen juga melaporkan pelemahan umum dari prospek situasi keuangan keluarga enam bulan mereka, dan penilaian konsumen terhadap kondisi bisnis secara keseluruhan telah berubah menjadi negatif.
Di sisi lain, hal yang turut mendukung kinerja mata uang Rupiah adalah katalis dari China selaku salah satu negara rekanan utama Indonesia, di mana China mengumumkan langkah-langkah stimulus baru guna mengangkat roda perekonomian China yang masih tertekan oleh deflasi.
Gubernur People’s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng mengumumkan bahwa China akan menurunkan rasio persyaratan cadangan (reserve requirement ratio/RRR) sebesar 50 basis poin (bps).
Gongsheng juga mencatat bahwa bank sentral akan menurunkan suku bunga repo 7 hari dari 1,7 persen menjadi 1,5 persen, dan mengurangi uang muka untuk rumah kedua dari 25 persen menjadi 15 persen.
Selain itu, PBoC memangkas suku bunga Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah (MLF) satu tahun dari 2,30 persen menjadi 2 persen pada Kamis, menyusul penurunan terakhir pada Juli 2024, ketika suku bunga diturunkan dari 2,50 persen.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu meningkat ke level Rp15.092 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.186 per dolar AS.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) masih alot lantaran belum menemukan titik temu dari segi kebijakan kedua belah pihak.
“Ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan,” kata Djatmiko saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menyebut, salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan yakni regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih berupaya berunding dengan pihak Uni Eropa untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa tersebut.
Meskipun demikian, sudah ada komitmen persetujuan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam beberapa aspek seperti penurunan instrumen tarif secara gradual. Sama halnya di sektor perdagangan, investasi, hingga transparansi yang juga telah disepakati kedua belah pihak.
“Terkait teknis juga sudah dibahas, sudah ada kesamaan pandang, tapi masih ada policy yang belum selesai,” ujarnya.
Diketahui, setelah sembilan tahun tak kunjung disepakati, IEU-CEPA saat ini telah memasuki perundingan ke-19. Namun, Djatmiko menilai target rampungnya kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa itu bakal meleset dari target sebelumnya yang ditetapkan September 2024.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seharusnya pihak Uni Eropa tidak terus mengubah standar atau benchmark mereka.
“IEU-CEPA perundingannya sudah yang ke-19, dan nanti saya akan tegaskan kalau Eropa terus pindah gawangnya (perubahan standar), ada batasnya,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, ia juga menyebut bahwa adanya perubahan kabinet di lingkup Uni Eropa menjadi penyebab lain perundingan IEU-CEPA tak kunjung rampung.
“Aset tanah bangunan saya hitung manual aja sudah hampir Rp 40 miliar, belum mesin-mesin, sarung yang hampir jadi,” kata perwakilan manajemen Panamtex Lutfi kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/8/2024).
Berbeda dengan banyak kasus pailit yang diajukan vendor atau supplier karena keterlambatan pembayaran. Namun berdasarkan klaim dari manajemen, yang terjadi justru pembayaran kepada pihak ketiga masih lancar.
“Yang kita pikir nasib karyawan makanya kepailitan diputus tanggal 12, di tanggal 17 kita langsung kasasi, kita ngga mau telat, masa mau nambah PHK di Pekalongan,” kata Lutfi.
Saat ini perusahaan masih beroperasi meskipun terbatas. Namun para karyawan yang masih bekerja khawatir tidak bisa mendapat gajian yang biasanya cair setiap tanggal 7 di tiap bulannya. Pasalnya, setelah ada putusan pengadilan, rekening perusahaan menjadi ikut terblokir.
“Kami was-was kalau bulan depan nggak gajian gimana? Selama ini gajian lancar, THR tahun ini juga dibayar lancar. Sekarang operasional masih jalan dengan stok bahan baku yang ada kemarin. Tapi lama kelamaan bakal habis juga,” ucap Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Panamtex Tabiin.
Dari sisi kuasa hukum pemohon atau pihak mantan karyawan yakni Harir menjelaskan alasan melakukan upaya pailit, yakni tidak adanya kemauan dari perusahaan untuk membayar pesangon tersebut sejak beberapa tahun silam.
“Ada hak pekerja atau pesangon belum terbayarkan. Sebenarnya Panamtex ga mau bayar semenjak ada putusan PHI tahun 2016, jadi di 2016 putusan PHI sudah dimenangkan buruh dan sudah diajukan eksekusi beberapa kali, tapi tetep aja Panamtex nggak mau bayar,” kata Harir kepada CNBC Indonesia.
Seperti diketahui, Panamtex merupakan produsen sarung tenun kenamaan dengan merek BINSALEH, Sarung GOYOR dan Surban
Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang, Senin (23/9/2024), pemohon pailit pabrik tekstil yang berpusat di Pekalongan itu adalah Budi Purwanto dan Sukamto yang tidak lain adalah mantan karyawan Panamtex. Keduanya sudah melayangkan gugatan sejak 12 Juli 2024 dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg.
Dalam dokumen tersebut Pesta Partogi Hasiholan Sitorus selaku hakim Ketua pada Kamis (12/9/2024) mengabulkan gugatan pemohon dengan menetapkan Panamtex pailit.
Foto: Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menghimbau untuk semua ASN tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. (Tangkapan Layar Video Instagram @kemenpanrb)
Rencana awal, pembukaan seleksai calon PPPK itu akan dieksekusi pada September atau Oktober 2024, namun kini September sudah dipenghujung hari, maka kemungkinan besar proses pendaftaran PPPK akan dieksekusi pemerintah pada Oktober 2024.
“PPPK saya kira jalan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas seusai menghadiri acara Rakornas P2DD di Jakarta, dikutip Jumat (27/9/2024).
Target pembukaan seleksi calon PPPK pada September atau Oktober 2024 itu, sebelumnya disampaikan Anas saat menghadiri acara ASN Talent Fest di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada akhir Agustus 2024.
“Jadi kemarin kita sepakat beresin dulu yang fresh graduate, sambil pendataannya dituntaskan, insya Allah nanti September-Oktober ini yang PPPK mulai diproses,” kata Anas saat itu.
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan pelaksanaan seleksi PPPK 2024 akan dikhususkan 100% bagi tenaga honorer atau tenaga non-ASN, sebagai langkah untuk penataan di instansi pusat maupun daerah.
“Untuk pengadaan PPPK, 100% kuota diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, sementara pelamar umum diakomodasi lewat seleksi CPNS,” ungkap Aba dikutip dari siaran pers, Jumat (6/9/2024).
Pemerintah telah menyiapkan formasi sebanyak 1.031.554 untuk pelamar tenaga non-ASN dalam pengadaan PPPK tahun 2024.
Bagi pelamar yang terdaftar sebagai tenaga non-ASN dalam database BKN, sesuai kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI, yang berhasil meraih peringkat terbaik dalam proses seleksi, akan diangkat menjadi PPPK.
Namun pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi guru lulus tahun 2021 dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023; eks THK-II; non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah.
Kemudian, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Menurut Jokowi dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 236 juta jiwa merupakan yang terbesar di dunia. Sehingga ia berharap Baznas dapat terus melakukan terobosan baik melalui edukasi masyarakat serta lainnya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang profesional.
Sehingga semakin banyak masyarakat percaya untuk melakukan zakat melalui Baznas.
“Kalau sudah dipercaya itu enak. Semua itu udah. Mau zakat mau infaq mau sedekah semuanya lewat Baznas ini yang kita inginkan karena memang potensinya, terakhir dihitung berapa pak? Rp 300-an triliun, sangat besar sekali,” kata Jokowi saat memberikan sambutan.
Jokowi mengatakan sejak dimulainya gerakan ‘cinta zakat’ di tahun 2021 pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia rata-rata meningkat 30% per tahun.
“Ini merupakan angka pertumbuhan yang cukup besar, untuk itu saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Baznas sehingga pertumbuhan itu mampu dicapai,” katanya.
Selain itu ia juga menitipkan pesan kepada Ketua Baznas Noor Achmad untuk mengembangkan program zakat yang memperkuat ekonomi umat. Seperti pelaku usaha Mikro dan usaha kecil, pemberdayaan perempuan, disabilitas. Agar program zakat bisa semakin terasa di masyarakat.
“Bila semakin terasa di rakyat dan secara akumulatif bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, mengurangi kemiskinan dan mempersempit ketimpangan yang ada,” kata Jokowi.
Mengutip AP News, Undang-Undang tersebut dipublikasikan di Royal Gazette setelah mendapat dukungan dari Raja Maha Vajiralongkorn. Aturan baru ini akan mulai berlaku dalam 120 hari, artinya pasangan LGBTQ+ baru bisa mendaftarkan pernikahan mereka pada Januari tahun depan.
Pengesahan UU Kesetaraan Pernikahan juga menjadikan Thailand sebagai tempat ketiga di Asia, setelah Taiwan dan Nepal, yang mengizinkan pernikahan sesama jenis.
RUU tersebut sebenarnya sudah disahkan oleh DPR dan Senat masing-masing pada April dan Juni lalu. Namun baru sah menjadi Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari Raja.
Wakil Gubernur Bangkok Sanon Wangsrangboon mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendaftarkan pernikahan sesama jenis segera setelah undang-undang tersebut diberlakukan.
Undang-undang tersebut mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial yang mengganti kata-kata spesifik gender seperti “laki-laki dan perempuan” dengan kata-kata yang netral gender seperti “individu.”
Penyelenggara Bangkok Pride mengumumkan di Facebook bahwa mereka akan menyelenggarakan pernikahan bagi pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka pada hari pertama undang-undang tersebut mulai berlaku.
Foto: Barang tekstil dan produk tekstil impor ilegal di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Adapun ketentuan yang tidak dipenuhi, yaitu barang tersebut tidak memiliki Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).
“Ini ada industri nya sih saya kira gak masalah ya. Oke, dia bikin karpet disini, kan kalau industri dalam negeri bagus. Bikin disini jadi nggak impor lagi kan bagus. Nah, cuma sampingannya ini, ada impor karpet yang tidak sesuai dengan aturan. Ini karpet lebar dan sejadah untuk masjid. Ada dua macam (jenis barang). Nilainya lebih kurang Rp10 miliar. Jumlahnya sebanyak 2.939 pcs,” kata Zulhas, Senin (23/9/2024).
Zulhas mengungkapkan, karpet impor sebanyak 2.939 rol atau pcs itu didatangkan dari Turki. Nantinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ia mengatakan barang bukti karpet/permadani akan dimusnahkan oleh pelaku usahanya sendiri, dengan pendampingan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.
Foto: Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan ekspose temuan karpet/permadani senilai Rp10 Miliar di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten hari ini, Senin (23/9/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan ekspose temuan karpet/permadani senilai Rp10 Miliar di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten hari ini, Senin (23/9/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
“Ini dia impor dari Turki. Saya enggak tahu mungkin alasannya bahan baku. Dia tidak lapor sesuai dengan dokumen. Dokumennya A, isinya B gitu,” ujarnya.
Untuk dapat mengamankan barang bukti ini, katanya, Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor telah melakukan pengusutan sejak 10 September 2024 kemarin, atau tepatnya sekitar 10 hari kerja.
“Pengusutan dari 10 September. Jadi sekarang 10 hari,” ucap dia.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan ekspose temuan yang dilakukannya hari ini merupakan bagian dari tindak lanjut keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.
Zulhas pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.
“Semua yang terlibat kami mengucapkan terima kasih. Kita ini satu tim, satu visi, satu misi. Tidak ada yang ingin menyusahkan siapapun. Tapi kita ingin menjaga agar ekonomi kita terus tumbuh, berkembang, masyarakat mendapat produk-produk yang baik, yang dilindungi, yang jelas asal-usulnya. Para pengusaha juga bisa melaksanakan usahanya dengan baik, sehingga bisa untung, bisa mengembangkan usahanya dan seterusnya. Itulah kira-kira tujuan Satgas yang kami lakukan,” pungkasnya.
