Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah berhasil menjalankan program biodiesel B40 dan berencana meningkatkannya kembali ke B50 dan seterusnya.
Menurut Eniya, untuk penggunaan bioetanol penerapannya telah mencapai tahap uji komersial dengan campuran sebesar 10%. Namun, implementasi bioetanol baru diterapkan di wilayah non-PSO sehingga harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
“Bioetanol sekarang sudah 10% uji komersial dan ini wilayah Non PSO jadi harga sesuai market,” kata Eniya kepada CNBC Indonesia Jumat (9/5/2025).
Eniya menyebut untuk mendukung program mandatori bioetanol, pemerintah terus menggelar forum group discussion (FGD). Begitu juga untuk bioavtur, pemerintah juga masih melakukan kajian termasuk penentuan persentase campuran yang tepat.
“Perencanaan dan kajian bioavtur yang masih banyak dibahas untuk berapa persennya. Termasuk kapan bioetanol dan berapa persennya juga masih dikaji dalam FGD,” kata Eniya.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.
Implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.
Penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 Badan Usaha (BU) BBN (bahan bakar nabati) yang menyalurkan biodiesel, 2 BU BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO.
“Seperti kasus Purworejo dan Ciawi, jika indikasinya ada tindak pidana kita harap nggak hanya sampai pengemudi, bahkan pemilik sampai pengguna. Misal yang bersangkutan tahu nggak bisa menggunakan 1 truk tapi harus 2 truk, dipaksakan secara sadar dan tahu konsekuensi jika truk dipaksakan maka akan terjadi kecelakaan, kami akan didorong jika ada indikasi pidana. Bukan hanya untuk pengemudi, tapi pemilik dan pengguna,” katanya dikutip Jumat (9/5/2025).
Ia pun mengimbau pelaku usaha maupun pemilik kendaraan besar maupun pengguna harus melihat lagi dampak penggunaan kendaraan ODOL ini.
“Ke depan kami ingin ada lesson learn dari pelaku usaha jadi nggak bisa lepas tangan seolah-olah hanya ke pengemudi aja,” katanya.
Selama ini jika terjadi kecelakaan maka yang lebih sering disalahkan yakni pengemudi. Padahal Ia hanya bekerja, tanpa arahan dan perintah pemberi kerja maka tidak akan terjadi. Karenanya, pihak yang bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan tersebut ialah pelaku usaha.
“Aturan pidana udah ada, saya sudah bicara Kakorlantas dan akan mencoba bahwa tindak pidana nggak berhenti di satu pengemudi aja, kasihan pengemudinya. Kadang-kadang pengemudi tahu, tapi karena kebutuhan hidup jadi mau nggak mau dikerjakan,” sebutnya.
Selain itu, ada juga opsi untuk mencabut izin dari pelaku usaha tersebut. Koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah berlangsung.
“Kita bicara dengan BKPM ada opsi sampai pencabutan izin usaha jika terjadi pidana, jadi kami boleh usulkan untuk mencabut izin usaha berkaitan truk barang khusus, jika barang umum di Pemda dan terakhir dengan BKPM bisa mengusulkan pencabutan usaha dan Pemda bisa cabut usaha. Cabut usaha kaya cabut nyawa jadi pesannya keras,” sebut Dudy.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, hal itu dilakukan agar setidaknya gedung pemerintahan dan gedung industri di Indonesia bisa melakukan efisiensi energi.
“Jadi, kita bisa lihat bahwa terkait kewajiban sektor bangunan dan juga sektor industri, kita punya lebih dari 49 gedung yang sekarang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri kita,” jelasnya dalam acara Sustainability Recognition Forum 2025, di Jakarta, dikutip Jumat (9/5/2025).
Kewajiban untuk melaksanakan efisiensi energi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani langsung oleh Menteri Bahlil pada awal 2025 lalu.
Selain untuk gedung pemerintahan, Eniya menyebutkan efisiensi energi gedung lain seperti bangunan hotel juga diatur dalam Permen ESDM No. 8 tahun 2025 tentang Manajemen Energi.
“Ini wajib. Dan perlu diketahui oleh semua manajer di sini. Jadi, semua komitmen, semua yang menjadi perhatian tentang manajemen energi sudah dipublikasikan,” imbuhnya.
Dia mengatakan, pihaknya memperhitungkan ke-49 gedung yang akan melakukan efisiensi energi tersebut akan mengurangi hingga 16 ribu ton CO2 per tahun.
“Kita ingin lebih banyak gedung pemerintah dan kita ingin lebih banyak gedung komersial yang melakukan pengelolaan energi wajib ini dalam sistem Anda. Jadi, kita bisa menyesuaikan komitmen kita untuk mengurangi emisi terkait dengan target dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan tentu saja, yang lainnya, kita ingin memastikan bahwa industri akan mendukung komitmen kita dengan, Anda tahu, penerapan ESG telah terjadi di sektor industri,” tandasnya.
Indeks pada awal perdagangan sempat tampil meyakinkan dengan kenaikan 0,32%. Penguatan IHSG terpangkas pada akhir sesi I menjadi 0,25%. Kemudian menjelang akhir sesi II, IHSG sempat tergelincir ke zona merah.
Pada akhir perdagangan sebanyak 362 saham merah, 258 saham naik, dan 340 tidak bergerak. Nilai transaksi hari ini terbilang sepi, yakni Rp 8,99 triliun yang melibatkan 18,46 miliar dalam 1,08 juta kali transaksi.
Mengutip Refinitiv, hampir seluruh sektor berada di zona hijau. Kesehatan memimpin penguatan dengan kenaikan 0,89%. Lalu utilitas dan industri, masing-masing naik 0,68% dan 0,59%.
Sementara itu, saham yang menjadi penggerak utama hari ini adalah BBRI yang menyumbang 7,64 indeks poin. Lalu DSSA berkontribusi 4,13 indeks poin, TLKM 3,42 indeks poin, SMMA 3,25 indeks poin, dan INDF 2,06 indeks poin.
Kemudian pemberat utama IHSG adalah TPIA yang menyumbang -7,88 indeks poin. AMMN berkontribusi -3,16 indeks poin, BMRI -1,76 indeks poin, PNLF -1,29 indeks poin, dan PNBN -1,29 indeks poin.
Sepanjang pekan ini IHSG mayoritas berada di zona hijau. Hanya satu hari IHSG menutup hari di zona merah, yakni Kamis (8/5/2025) turun 1,42%. Dengan demikian IHSG sepekan naik 0,25%. Akan tetapi sepanjang tahun berjalan, IHSG masih terkoreksi sebesar 3,49%.
Adapun IHSG melanjutkan tren positif di tengah sentimen yang datang dari AS soal kesepakatan dagangnya hingga perang India dan Pakistan.
Inggris berhasil melakukan negosiasi dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Bahkan, Trump sesumbar perjanjian dengan Inggris “lengkap dan komprehensif”, setelah media AS melaporkan bahwa kedua negara segera menandatangani kesepakatan perdagangan dalam waktu dekat.
“Perjanjian dengan Inggris Raya adalah perjanjian yang lengkap dan komprehensif yang akan mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan Inggris selama bertahun-tahun yang akan datang,” tulisnya di akun TruthSocial miliknya, dikutip AFP, Kamis (8/5/2025).
Trump mengumumkan garis besar kesepakatan dari Ruang Oval dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melalui pengeras suara. Tarif dasar 10% akan tetap berlaku untuk Inggris, menurut grafik yang diunggah di Truth Social oleh Trump. Namun, presiden mencatat bahwa tarif Inggris 10% bisa jadi merupakan tarif terendah dalam kesepakatan dengan negara-negara di masa mendatang dan mengatakan bahwa “beberapa akan jauh lebih tinggi karena mereka memiliki surplus perdagangan yang besar.”
Sementara itu, hubungan India dan Pakistan masih memanas. Terbaru, militer Islamabad mengatakan serangan pesawat tak berawak New Dehli telah terjadi di sejumlah lokasi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Pakistan, serangan India tersebut menewaskan satu warga sipil dan menyerang target militer, serta melukai empat tentara mereka.
Tidak hanya India dan Pakistan, Rusia dan Ukraina juga kembali memanas.
Kementerian Pertahanan Rusia menyebut sebanyak 500 pesawat nirawak atau drone, termasuk dua Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), telah dikirim Ukraina ke wilayahnya.
“Kalau saya tidak salah itu Serpong-Bintaro kemudian nyambung ke Lebak Bulus. Jadi kalau saya lihat memang segi ekonomi sky train masuk ke wilayah-wilayah pemukiman yang secara ekonomi juga bisa menjangkau harga sky train. Kemudian yang dari Harjamukti ke Mekarsari” katanya ketika diskusi dengan media di Jakarta, dikutip Jumat (9/5/2025).
Adanya skytrain dapat menekan macet yang terjadi di Jakarta dan wilayah penopang, sehingga masyarakat yang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi bakal beralih menggunakan skytrain.
“Skytrain sepertinya lebih mudah masuk ke kawasan-kawasan pemukiman,” katanya.
Adapun alasan pemilihan Skytrain dibandingkan opsi lain seperti MRT ialah tidak perlu pembebasan lahan, yakni memanfaatkan lahan pemerintah seperti jalan raya yang sudah ada sehingga nilai proyeknya bisa lebih murah.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar bisa memanfaatkan aset atau fasilitas umum milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan tiang Skytrain.
“Pak Dirjen sedang mengupayakan adanya perubahan aturan Permendagri nomor 9 tahun 2009,” ujar Dudy.
Penipu memanfaatkan celah di sistem Google untuk mengirim email palsu yang terlihat sah. Email tersebut bahkan berhasil lolos semua pemeriksaan keamanan seperti Domain Keys Identified Mail (DKIM).
Targetnya adalah mencuri akun Google dan berpotensi menguras rekening korban. Dalam laporan Bleeping Computer, seorang pengembang utama Ethereum Name Service (ENS), Nick Johnson, menjadi korban percobaan serangan ini.
Ia menerima email yang terlihat resmi dari “[email protected]”. Email tersebut berisi permintaan hukum atas akun Google-nya.
Parahnya, email ini lolos verifikasi dan ditempatkan bersamaan dengan peringatan keamanan asli Google, yang membuatnya seolah email asli dan makin sulit dikenali.
Setelah ditelusuri, portal “dukungan” yang disebutkan dalam email tersebut ternyata dibuat melalui platform Sites Google, bukan domain resmi accounts.google.com. Ini memperkecil kecurigaan karena tetap berada di lingkungan Google.
Para penjahat siber juga menggunakan teknik yang dikenal sebagai DKIM Replay Phishing. Caranya, mereka mendaftarkan domain baru, membuat akun Google dengan alamat seperti me@domain, lalu membuat aplikasi OAuth dengan nama yang menyisipkan pesan phishing.
Ketika Google mengirim notifikasi keamanan ke alamat ini, email tersebut terbaca sah secara teknis, lalu diteruskan kepada calon korban.
Karena DKIM hanya memvalidasi isi pesan dan header, bukan amplop email, maka pesan palsu ini tetap dianggap valid oleh sistem Google dan terlihat meyakinkan di kotak masuk korban.
Bukan hanya Gmail yang jadi sasaran. Metode serupa pernah digunakan pada PayPal, di mana pelaku memanfaatkan opsi “gift address” untuk mengirim konfirmasi palsu yang juga lolos pemeriksaan DKIM.
Pakar keamanan dari EasyDMARC menegaskan bahwa metode ini sangat berbahaya karena korban tidak sadar bahwa mereka sedang diarahkan ke situs penipuan yang nyaris identik dengan halaman resmi.
Untuk itu imbauan bagi pengguna Gmail dan platform digital lainnya agar tetap waspada. Jangan mudah percaya dengan email yang mengatasnamakan perusahaan besar, bahkan bila tampilannya tampak 100% resmi. Selalu cek URL situs, perhatikan tanda-tanda mencurigakan, dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk menambah lapisan keamanan.
Itu dia beberapa langkah yang harus dilakukan agar tak menjadi korban penipuan Gmail. Semoga membantu!
Gagasan Ki Hajar Dewantara terkait pembentukan karakter siswa terlihat pada pendirian Taman Siswa tanggal 22 Juli 1922. Pembentukan Taman Siswa didasari oleh rasa keprihatinan Ki Hajar Dewantara atas sistem pendidikan masa kolonial.
Sejak 1901 pemerintah kolonial Belanda melakukan politik balas budi yang salah satu poinnya adalah perluasan akses pendidikan. Mengutip riset Fakhriansyah berjudul “Akses Pendidikan Bagi Pribumi Pada Periode Etis” (2019), pemerintah kolonial membuka beragam sekolah dari sekolah rendah hingga perguruan tinggi.
Sayang, kebijakan pemerintah hanya omong kosong.
Praktiknya, tak semua masyarakat pribumi bisa bersekolah. Hanya pribumi dari kelompok bangsawan saja yang bisa bersekolah. Sekalipun bisa bersekolah, ruang geraknya dibatasi. Atas dasar ini, Ki Hajar Dewantara membentuk Taman Siswa supaya seluruh anak-anak pribumi bisa bersekolah.
Akademisi Jepang Kenji Tsuchiya yang lama meneliti Taman Siswa menyebut pendirian Taman Siswa bukan hanya sebagai wadah bagi anak pribumi, tetapi juga sarana pembentukan karakter baru berasaskan nasionalisme.
Sebab selama ini anak-anak terpapar karakter kolonial yang tak bisa dicapai untuk mencapai kemerdekaan. Karakter kolonial yang dimaksud adalah menjadikan pendidikan hanya sebagai mesin penghasil ijazah yang memungkinkan anak-anak menjadi buruh dan akan memperbesar kesenjangan sosial.
“Pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat hanya menguntungkan kaum sana (Belanda). […] Pendidikan tidak membantu mengembangkan badan dan pikiran, tapi semata-mata memberikan surat diploma yang memungkinkan mereka menjadi buruh,” ungkap Kenji Tsuchiya dalam Demokrasi & Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa (1992).
Ki Hajar Dewantara menyelenggarakan Taman Siswa dengan menjunjung tinggi budaya bangsa. Materi yang diajarkan meliputi bahasa, berhitung, sejarah, olahraga, dan yang paling penting adalah kesenian. Bentuk kesenian yang diajarkan mencakup kerajinan tangan, menari, dan menembang atau bernyanyi.
Dalam memoar Ki Hadjar Dewantara (1981) disebutkan, bahwa kesenian dianggap penting karena mampu memperhalus moral anak-anak. Melalui seni, anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, kedisiplinan, sopan santun, serta kebaikan kepada sesama.
Setiap minggu, di salah satu hari pembelajaran, anak-anak dikumpulkan di pendopo untuk belajar menari. Para guru tari biasanya berasal dari Keraton Yogyakarta. Selain itu, siswa juga diajarkan membuat kerajinan tangan dan menembang. Ini semua dilakukan dengan memasukkan unsur nasihat-nasihat yang mudah diingat siswa.
Dari sini, pendidikan karakter bisa diserap siswa. Pendekatan ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah Belanda saat itu yang menjadikan pendidikan sekadar mesin pencetak ijazah.
Pada akhirnya, Taman Siswa terbukti mampu membentuk karakter anak dan menjadi salah satu sekolah populer yang menghasilkan alumni-alumni hebat. Dari awalnya di Yogyakarta, Taman Siswa berkembang ke berbagai daerah hingga Jakarta. Lalu, sekolah-sekolah lain menjadikannya sebagai inspirasi.
Sayangnya, pendekatan pembentukan karakter ala Taman Siswa mulai luntur seiring perubahan zaman. Titik baliknya terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942.
Sejak saat itu, sistem pendidikan Indonesia mulai mengenal rutinitas seperti upacara bendera setiap Senin pagi, penggunaan seragam sekolah, hingga baris-berbaris, yang semuanya khas militer alias jauh dari nilai-nilai asli Taman Siswa. Sayangnya, kebiasaan ini masih bertahan hingga sekarang.
Dilansir CNN International, Wali Kota Moskow, Sergey Sobyanin, melaporkan bahwa setidaknya 19 drone Ukraina berhasil dihancurkan oleh pertahanan udara Rusia saat mendekati ibu kota. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa, puing-puing dari drone yang ditembak jatuh menyebabkan kerusakan pada jalan raya utama dan sebuah bangunan apartemen di Moskow selatan.
Sebagai tindakan pencegahan, empat bandara utama di Moskow sempat ditutup sementara, menyebabkan gangguan signifikan pada jadwal penerbangan.
Serangan ini terjadi menjelang kedatangan Xi Jinping ke Moskow untuk kunjungan kenegaraan selama tiga hari dan partisipasi dalam perayaan Hari Kemenangan.
Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 3 hari mulai 8 Mei, dengan alasan pertimbangan kemanusiaan.
Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak tawaran tersebut, menyebutnya sebagai “pertunjukan teatrikal” dan menegaskan bahwa Ukraina hanya akan mempertimbangkan gencatan senjata yang lebih panjang, minimal 30 hari, seperti yang diusulkan oleh Amerika Serikat.
Zelensky juga memperingatkan para pemimpin asing yang menghadiri perayaan di Moskow bahwa Ukraina tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayah Rusia selama konflik berlangsung.
Dalam perkembangan lain, Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina telah menangkap dua warga negara China yang bertempur bersama pasukan Rusia.
Ia mengeklaim bahwa ada lebih dari 150 warga China yang direkrut oleh Rusia untuk berperang di Ukraina. Pemerintah China membantah keterlibatan tersebut dan menyerukan warganya untuk tidak berpartisipasi dalam konflik militer pihak manapun.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membantah adanya ada hubungan antara produk sistem pembayaran dari luar seperti Mastercard atau Visa dengan laporan badan kebijakan perdagangan AS, United States Trade Representative (USTR), soal QRIS RI.
“Tidak ada irisan sama sekali dengan Visa atau Mastercard yang seperti yang dikhawatirkan. Karena segmentasinya berbeda, segmentasinya berbeda,” ucapnya pada Senin (5/5/2025).
Misbakhun menjelaskan bahwa QRIS merupakan pembayaran digital dalam rangka memperkuat ekonomi domestik.
Sehingga DPR RI akan terus memberi dukungan ke BI untuk terus memperkuat sistem QRIS tersebut.
“Jadi kita justru ingin memberikan penguatan bahwa QRIS itu dalam rangka upaya memberikan penguatan kedaulatan. Dan kita melakukan upaya untuk memperkuat sistem pembayaran digital di dalam negeri,” katanya.
“Kita (DPR RI) ingin memberikan penguatan kepada BI untuk tetap mengembangkan dan memperkuat sistem teknologi QRIS itu.”
Terungkap dari dokumen USTR, perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank-bank, mencatat kekhawatiran bahwa selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat perubahan potensial tersebut maupun diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi paling lancar dengan sistem pembayaran yang ada.
Selain GPN dan QRIS, USTR juga menyoroti Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020, yang berlaku efektif Juli 2021, untuk mengimplementasikan Cetak Biru Sistem Pembayaran BI 2025. Peraturan ini menetapkan kategorisasi sistem pembayaran berdasarkan risiko, kegiatan dan sistem perizinan.
Peraturan tersebut menerapkan batasan kepemilikan asing sebesar 85% untuk operator layanan pembayaran nonbank, yang juga dikenal sebagai perusahaan pembayaran front-end, tetapi investor asing hanya boleh memegang 49% saham dengan hak suara.
Adapun, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, menilai perusahaan switching AS sebenarnya tidak memiliki hambatan dalam bisnis kartu kredit di Indonesia. Bahkan ia mengatakan Visa dan Mastercard, serta perusahaan switching asal negara lain masih mendominasi bisnis kartu kredit di Indonesia.
Ia memperkirakan sekitar 75% hingga 80% pangsa pasar kartu kredit RI masih dikuasai Visa dan Mastercard. Sementara itu, seluruh international principle yang ada di RI, diperkirakan menguasai 95% pangsa pasar kartu kredit di Tanah Air.
Terkecuali, pada kartu debit. Santoso menjelaskan itu memang disebabkan karena keberadaan QRIS. Ia menjelaskan latar belakang keberadaan QRIS awalnya merupakan solusi untuk memudahkan para pedagang atau merchant dengan seluruh masyarakat di Indonesia. Sebab, tidak semua UMKM mampu memiliki mesin EDC yang mahal dan harus online.
Doktrin yang tertulis sepanjang empat halaman ini menguraikan kondisi dan ancaman yang dapat memicu penggunaan senjata nuklir oleh Rusia.
Hal ini terjadi di tengah perang yang masih berkecamuk antara Rusia dan Ukraina, dengan fokus utama Moskow untuk merebut secara penuh wilayah Donbass dan Krimea.
“Rusia akan mempertimbangkan serangan nuklir jika negara itu, atau sekutunya Belarusia, menghadapi agresi dengan penggunaan senjata konvensional yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan (atau) integritas teritorial mereka,” kata doktrin baru tersebut, yang diteken Presiden Vladimir Putin.
“Agresi terhadap Federasi Rusia dan (atau) sekutunya oleh negara non-nuklir mana pun dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir dianggap sebagai serangan gabungan mereka,” tambah pernyataan itu.
Ditambahkan pula bahwa senjata nuklir dapat digunakan dalam skenario berikut:
1. Jika informasi yang dapat dipercaya diterima tentang peluncuran rudal balistik yang menargetkan wilayah Rusia atau sekutunya.
2. Jika senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya menyerang wilayah Rusia atau sekutunya, atau digunakan untuk menyerang unit atau fasilitas militer Rusia di luar negeri.
3. Jika dampak musuh pada pemerintah atau fasilitas militer Rusia yang sangat penting dapat melemahkan kemampuan serangan nuklir balasan.
4. Jika agresi terhadap Rusia atau Belarus yang melibatkan senjata konvensional menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan integritas teritorial mereka.
5. Jika informasi yang dapat dipercaya diterima tentang lepas landas atau peluncuran pesawat strategis dan taktis, rudal jelajah, pesawat nirawak, kendaraan terbang hipersonik atau lainnya dan penyeberangannya ke perbatasan Rusia.
Ancaman langsung pada Amerika Serikat (AS)?
Hal ini sendiri ditekan setelah Presiden AS Joe Biden mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok Washington ke Ukraina untuk menyerang di dalam Rusia. Secara teknis, rudal yang diizinkan untuk dipakai menyerang Rusia adalah Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat, atau ATACMS. Rudal ini dapat menempuh jarak sekitar 190 mil.
Putin mengatakan pada 12 September bahwa persetujuan Barat untuk langkah tersebut akan berarti keterlibatan langsung negara-negara NATO, AS, dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina. Ini dikarenakan infrastruktur dan personel militer NATO harus dilibatkan dalam penargetan dan penembakan rudal.
“Pencegahan nuklir ditujukan untuk memastikan bahwa musuh potensial memahami keniscayaan pembalasan jika terjadi agresi terhadap Federasi Rusia dan/atau sekutunya,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.
Bersama-sama, Rusia dan AS mengendalikan 88% hulu ledak nuklir dunia. Putin adalah pengambil keputusan utama Rusia terkait penggunaan persenjataan nuklir Rusia.
Perubahan dalam doktrin tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan bukan suatu kebetulan bahwa pengumuman versi baru pada hari Selasa diikuti oleh keputusan Washington selama dua hari untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh tersebut untuk menyerang target di Rusia.
Selama berbulan-bulan, Presiden AS Joe Biden telah mempertimbangkan risiko eskalasi semacam itu.
Meski begitu, peneliti senior di lembaga pemikir pertahanan dan keamanan Royal United Services Institute di Inggris, Jack Watling, mengatakan penggunaan rudal jarak jauh Barat ke wilayah Rusia ‘tentu saja tidak akan’ memicu respons nuklir Moskow seperti yang ditakutkan sebagian pihak di Barat.
“Namun Rusia dapat meningkatkan berbagai cara untuk mengenakan biaya kepada Barat, mulai dari sabotase bawah laut hingga penggunaan proksi untuk mengganggu perdagangan di Bab Al Mandab selat di lepas Laut Merah tempat serangan terhadap pengiriman barang dikaitkan dengan pemberontak Houthi Yaman,” ujarnya kepada AP.
Di sisi lain, peneliti Carnegie Russia and Eurasia Center, Tatiana Stanovaya, mencatat bahwa situasi saat ini memberi Putin godaan besar untuk melakukan eskalasi dan menandai ‘titik kritis yang sangat berbahaya’.
“Putin mungkin ingin memberi Barat dua pilihan yang sulit: ‘Apakah Anda menginginkan perang nuklir? Anda akan mendapatkannya,’ atau ‘Mari kita akhiri perang ini sesuai dengan ketentuan Rusia,'” tulisnya di X.