SENYAPORIGINAC

^{Bareskrim bongkar 36 tambang pasir ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi}

Bareskrim Polri membongkar aktivitas penambangan pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah, Senin (3/11/2025). Penindakan hukum ini dilakukan setelah menindaklanjuti laporan masyarakat dan informasi kementerian dan lembaga.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni mengatakan penyelidik mengungkap ada 36 titik lokasi tambang pasir ilegal. Selain itu, ditemukan juga 39 depo pasir yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan.

Dalam operasi bersama ini, petugas menindak lokasi penambangan ilegal di Alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, serta depo pasir di Tejowarno, Tamanagung, Muntilan, Kabupaten Magelang. Menurutnya, lokasi-lokasi ini diketahui tidak memiliki izin usaha pertambangan dan berada di dalam kawasan taman nasional.

“Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir,” ujar Brigjen Moh. Irhamni, Senin.

Polisi langsung menyita 6 unit excavator dan 4 unit dumptruck dari lokasi. Aktivitas tambang tersebut diketahui telah beroperasi sekitar 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektare, serta nilai transaksi keuangan yang mencapai Rp48 miliar. 

_{Banjir di Jalan Alternatif Sentul/Foto: Istimewa}

 Curah hujan tinggi membuat Jalan Alternatif Sentul mengarah ke Tugu Pancakarsa, Babakan Madang, Kabupaten Bogor terendam banjir pada Sabtu (1/11/2025) sore sempat membuat lalu lintas terganggu. Video kondisi banjir membuat pengendara motor mengambil sisi jalan lebih tinggi dibagikan laman Instagram @cibinongviral.

“Betul (banjir di Jalan Alternatif Sentul),” kata Staf Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jalaludin saat dikonfirmasi, Sabtu (1/11).

“Situasi terkini Jalan Underpass Pancakarsa sudah surut, saluran drainase sudah terbuka,” jelasnya.

_{Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2025 di Korsel Hari Ini}

Presiden Prabowo Subianto tiba di Gimhae Airbase, Busan, Republik Korea. Kehadiran Kepala Negara dalam rangka menghadiri rangkaian kegiatan KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Gyeongju pada 31 Oktober – 1 November 2025.

Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat tinggi di antaranya Menteri Defense Acquisition Program Administration Republik Korea, Mayjen (Purn) Seok Jong Gun.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-Jun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan, dan Athan KBRI Seoul Kolonel Pnb Muhammad Arief.

KTT APEC 2025 mengangkat tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper” akan berfokus pada sejumlah kegiatan diantaranya fasilitasi perdagangan dan investasi, people to people connection, transisi digital dan ekonomi berkelanjutan, penguatan UMKM dan kelompok rentan serta perubahan demografi.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum KTT APEC 2025 ini menjadi sarana penting untuk memperkuat peran bangsa dalam membangun kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan, inklusif, dan seimbang.

Indonesia dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan antarnegara serta mempererat kepercayaan di antara para anggota melalui keikutsertaan ini

_{Menhut Raja Juli Antoni dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa}

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Dalam pertemuan itu, Purbaya mengaku turut menyinggung soal pengelolaan hutan di Indonesia.

“Saya sempat memuji juga kinerja Kementerian Kehutanan yang sangat baik sekarang menurut saya dalam hal memanaje hutan,” kata Purbaya usai menggelar pertemuan dengan Menhut di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (28/10/2025).

Purbaya memuji adanya keberhasilan dalam pengelolaan hutan. Hal itu ditandai dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kita ingat 2016 ada kebakaran hutan besar-besaran. Saya naik helikopter dengan asap di sekeliling saya, enggak bisa apa-apa, itu ngeri banget. Saya pikir dulu itu setiap tahun akan ada, tapi sekarang hampir enggak ada,” ujarnya.

Purbaya bersyukur pada tahun ini karhutla dapat ditekan dengan baik. Ia menilai hal ini dikarenakan adanya manajemen kehutanan yang baik. “Artinya manajemen kehutanan sangat baik, ini saya puji dan saya perlu hargai keberhasilan Pak Menteri,” tuturnya.

Bicara Anggaran Daerah, Ini Kesepakatan Purbaya dan Mendagri

 Sinergi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam mengawal transformasi fiskal daerah menuju tata kelola yang transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mewujudkan transformasi fiskal daerah.

Dalam konteks transformasi fiskal, Mendagri  menuturkan, pengalihan sebagian Transfer ke Daerah (TKD) merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan fokus pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Langkah ini bukan pemangkasan, tapi bagian dari strategi agar daerah lebih mandiri dan memiliki tata kelola keuangan yang sehat,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (26/10/2025).

Senada dengan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta para kepala daerah untuk menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran.

“Total dana ke daerah 2025 tetap sekitar Rp1.300 triliun, namun sebagian dialokasikan melalui kementerian agar penggunaan anggaran lebih terarah,” ujar Purbaya.

Langkah ini mempertegas sinergi antara Kemendagri dan Kemenkeu dalam mengarahkan belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Dalam sinergi fiskal nasional ini, Kemenkeu dan Kemendagri memiliki peran yang saling melengkapi. Kemenkeu mengatur alokasi, penyaluran, dan pengawasan TKD, memastikan setiap rupiah dana publik disalurkan secara efisien dan tepat waktu. Kemendagri mengawal teknis pengelolaan serta pengalihan TKD di daerah, memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Kedua kementerian juga bekerja bahu-membahu mengendalikan inflasi di tingkat daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui percepatan realisasi belanja dan penguatan daya beli masyarakat.

Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menilai langkah koordinatif antara Mendagri dan Menkeu menunjukkan babak baru reformasi fiskal nasional.

_{Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting/Foto: iNews.id}

Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting segera disidang terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan. Hal itu setelah tim penyidik merampungkan berkas penyidikan perkara tersebut.

“Ya hari ini ada tahap dua, limpah dari penyidik ke penuntut untuk para tersangka dan para bukti,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Jumat (24/10/2025).

Selain Topan, pelimpahan juga terhadap dua tersangka lainnya, yakni Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua dan Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut.

“Dimana saudara TOP, saudara HEL, kemudian saudara RES itu diduga sebagai pihak penerima, di mana pihak pemberinya sudah dalam tahap persidangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, KPK menggelar OTT terhadap tujuh orang di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis 26 Juni 2025 malam. KPK menetapkan lima tersangka dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Sumut yakni Topan Ginting. Sementara empat tersangka lainnya ialah Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen; Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut; Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG; dan M. Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung}

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, dana mengendap di Bank Jakarta senilai Rp14,6 triliun bukan untuk deposito, melainkan untuk pembayaran barang dan jasa, serta pembangunan fisik lainnya yang dijadwalkan pada November dan Desember 2025.

“Saya setuju seribu persen dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan bahwa di Jakarta memang ada Rp14,6 triliun. Namun, di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan barang, jasa, dan fisik selalu dilakukan pada bulan November dan Desember,” kata Pramono di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

“Jadi sekali lagi, saya berterima kasih dan sepakat dengan Pak Menteri Keuangan. Benar ada (dana itu), tetapi di Jakarta bukan untuk deposito atau investasi lainnya. Dana itu sepenuhnya untuk mempersiapkan penyelesaian berbagai program dan kegiatan di akhir tahun,” tambahnya.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan tingginya dana Pemda di bank bukan karena keinginan untuk mencari keuntungan atau imbalan bunga.

_{Makan Bergizi Gratis}

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa target penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat kemungkinan mengalami kemunduran. Target yang sebelumnya ditetapkan tercapai pada akhir tahun ini diperkirakan bergeser hingga Februari 2026.

“Kita usahakan (target terpenuhi pada akhir 2025), ya selambat-lambatnya Februari lah,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Dadan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah gangguan operasional, baik di darat maupun di udara. Meski tidak merinci secara spesifik, ia menegaskan bahwa gangguan tersebut tengah ditangani dan belum sampai menghambat keseluruhan sistem MBG.

“Tapi kita yakin masih bisa kejar, tergantung intensitas gangguan yang terjadi. Karena sekarang, tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” ujarnya.

Dadan menambahkan, gangguan pada sistem MBG sempat memengaruhi proses verifikasi data penerima manfaat, namun upaya perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai mekanisme.

“Saya bilang tadi ada gangguan di darat, juga di udara. Ketika sistem kita terganggu, otomatis proses verifikasi pun ikut terganggu. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi, on track,” jelasnya.

_{Fenomena bencana hidrometeorologi dominasi bencana di Indonesia (Foto: Dok BNPB)}

 Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan berdasarkan pantauan kejadian bencana di seluruh Indonesia pada periode Jumat 17 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB, tercatat fenomena hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di beberapa wilayah, seperti angin kencang, cuaca ekstrem, dan hujan.

“Angin kencang yang terjadi bersamaan dengan hujan lebat merusak sejumlah rumah warga Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kejadian ini berlangsung pada Jumat sore (17/10) yang dirasakan masyarakat 4 desa,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, keempat desa tersebut tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gabus dan Tegowanu. BPBD setempat mencatat 8 keluarga terdampak, sedangkan kerugian material berupa 6 unit rumah rusak berat dan 75 unit rusak ringan.

“Petugas BPBD masih melakukan pemutakhiran dampak bencana. Masih di Provinsi Jawa Tengah, cuaca ekstrem dirasakan warga pada tiga kecamatan di Kabupaten Blora,” tuturnya.

Ia menerangkan, hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang melanda 3 desa dan 1 kelurahan pada Jumat 17 Oktober. BPBD Kabupaten Blora mencatat 23 KK terdampak, dengan kerugian material berupa 15 unit rumah rusak berat dan 6 unit rusak sedang. Akibat kerusakan tersebut, sejumlah warga mengungsi sementara ke rumah kerabat terdekat.

_{Sudah ada dua calon investor besar yang akan memperkuat rantai nilai industri kelapa.}

 Indonesia mendorong hilirisasi di sektor kelapa sebagai salah satu prioritas di luar sektor mineral. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, sudah ada dua calon investor besar yang akan memperkuat rantai nilai industri kelapa.

Targetnya, investasi untuk hilirisasi kelapa akan rampung pada 2026 mendatang.

“Hilirisasi di bidang kelapa ini sudah mendapatkan investor yang cukup besar. Harapannya akan memberikan kestabilan harga bagi petani kelapa,” ujar Rosan dalam konferensi pers laporan Realisasi Investasi Kuartal III 2025 di kantornya, Jumat (17/10/2025).

Menurut Rosan, meski nilai investasi di sektor kelapa tidak sebesar di sektor nikel atau mineral lainnya, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat signifikan.

“Kalau dilihat dari sisi investasi mungkin tidak sebesar sektor mineral. Tapi dari segi penyerapan tenaga kerja dan kepastian harga bagi petani, efeknya luar biasa,” lanjutnya.

Rosan menjelaskan, sebagian proses industri kelapa memang telah menggunakan teknologi otomatisasi, namun kegiatan awal seperti pengumpulan dan pengolahan dasar kelapa tetap melibatkan masyarakat lokal.

“Ada bagian yang menggunakan teknologi, tapi untuk yang saya sebut ‘mengorek kelapa’, itu masih sangat bergantung pada tenaga kerja masyarakat setempat,” katanya.