SENYAPORIGINAC

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memamerkan hasil dari ‘program kebanggaannya‘ dalam hal ini adalah hilirisasi nikel. Tercatat, nilai ekspor dari hilirisasi tersebut mengalami kenaikan yang signifikan.

Berdasarkan. yang disebutkan Presiden Jokowi bahwa nilai ekspor hilirisasi nikel ini melejit berkali kali lipat dari yang hanya Rp 33 triliun menjadi Rp 51 0 triliun.

“Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 billion nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp510 triliun,” ungkap Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, Rabu (7/7/2024).

Jokowi mengakui, bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor bijih nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Diantaranya gugatan dari Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

“Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun,” terang Jokowi.

Yang terpenting saat ini, kata Jokowi, Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Sehingga, impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu per satu mulai terwujud.

“Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Weda Bay dan lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua di Agustus dan September smelter dari Freeport dan Amman Mineral di Sumbawa dan Gresik juga sudah akan berproduksi,” jelas Jokowi.

Ketiga, lanjut Jokowi, bauksit di Mempawah Kalimantan Barat ditargetkan pada bulan depan akan mulai percobaan produksi.

“Kalau semuanya jadi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen, tenaga kerja maupun pertubuhan ekonomi kita,”

Ditambah lagi, Presiden Jokowi juga meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, Rabu (7/7/2024)

“Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tandatangan di Beijing. Tau-tau pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan dan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita sekarang sudah jadi negara yang cepat,” tandas Jokowi.

Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), telah menuntaskan pekerjaan perbaikan permanen jaringan pipa gas di Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan malam tadi.

Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman mengatakan, proses perbaikan berjalan dengan baik, sehingga pengaliran gas bumi yang melalui jaringan pipa tersebut dan kondisi perlintasan di wilayah tersebut sudah kembali normal beroperasi.

Perbaikan ini merupakan upaya PGN dalam menanggulangi adanya kebocoran pipa di tanggal 7 Agustus 2024 karena adanya aktivitas pihak ketiga yang melakukan pekerjaan penggalian utilitas yang lain.

“Kami segera melakukan tindakan pengamanan dan perbaikan atas situasi tersebut. Dapat kami sampaikan malam tadi pukul 22.55 WIB pekerjaan tersebut telah tuntas. Kami sampaikan terima kasih atas kerja sama dan koordinasi para pemangku kepentingan yang telah mendukung dan atensi publik yang telah mendukung kami dalam menuntaskan ini semua,” ujar Fajriyah Usman, Kamis (8/8/2024).

Fajriyah menambahkan, PGN akan selalu menjaga komitmennya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik dalam mengelola dan menjaga kehandalan infrastruktur gas bumi yang dimiliki.

Pelayanan publik selain diberikan melalui kantor wilayah operasi PGN juga dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Pertamina di nomor 135.

Ukraina mulai melakukan serangan langsung ke wilayah Rusia. Moskow melaporkan bahwa sekitar 300 tentara Ukraina melancarkan serangan lintas batas.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa “300 militan Ukraina” dari brigade mekanik ke-22 Ukraina melancarkan serangan pada pukul 8 pagi pada Selasa (6/8/2024), didukung oleh 11 tank dan lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja. Pertempuran berlangsung sepanjang hari antara desa perbatasan Nikolayevo-Daryino dan Oleshnya di wilayah Kursk, hingga ke pinggiran Sudzha, 10 km dari garis depan.

Dua serangan terhadap trailer Rusia yang sarat dengan tank difoto dari udara.

Meskipun Rusia mengeklaim telah menggagalkan serangan tersebut, laporan dari blogger militer Rusia dan gambar di media sosial menunjukkan bahwa serangan Ukraina itu cukup besar, meskipun tidak jelas seberapa lama itu bisa dipertahankan.

Rybar, seorang blogger militer Rusia yang populer, mengatakan bahwa situasi di wilayah Kursk tetap tegang dengan pertempuran terjadi di distrik perbatasan. “Berdasarkan rekaman terbaru, formasi Ukraina berhasil maju,” tulis blogger tersebut, dilansir The Guardian.

Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan awal dari Kementerian Pertahanan Rusia, yang mengeklaim telah menggagalkan serangan tersebut.

“Setelah mengalami kerugian, kelompok sabotase Ukraina mundur ke wilayahnya, sementara beberapa pejuang mencoba untuk menancapkan kaki langsung di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan negara, di mana mereka diblokir oleh unit tentara Rusia,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan.

Pemimpin politik Ukraina dan kementerian pertahanan tidak segera memberikan komentar tentang situasi ini, tetapi seorang pejabat junior mengakui bahwa serangan sedang berlangsung dan menunjukkan bahwa serangan itu belum dipatahkan.

Andrii Kovalenko, kepala departemen anti-disinformasi di Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, mengatakan bahwa “tentara Rusia berbohong tentang kendali situasi di wilayah Kursk. Rusia tidak menguasai perbatasan.”

Putin Bergerak

Serangan mendadak Ukraina ke wilayah Kursk terus berlanjut hingga Rabu, mendorong Vladimir Putin untuk mengadakan pertemuan dengan pejabat pertahanan dan penegakan hukum tertingginya.

Adapun, pasukan Ukraina telah maju hingga 15 km dari perbatasan pada hari kedua serangan, di sepanjang jalan raya di utara desa perbatasan Sverdlikovo dan dekat pusat transmisi gas alam utama.

Tujuan serangan ini bisa jadi merupakan upaya Ukraina, yang pertahanannya sedang tertekan, untuk mengalihkan sebagian pasukan Rusia agar bergerak ke bagian garis depan yang sebagian besar tidak aktif sejak musim semi 2022 – dan juga untuk meningkatkan moral di dalam negeri.

Namun, para kritikus di Ukraina berpendapat bahwa serangan semacam itu tidak memiliki tujuan militer jangka panjang. Kelompok anti-Kremlin dari Rusia meluncurkan serangan dari Ukraina ke wilayah Belgorod dan Kursk pada bulan Maret, tetapi berhasil dipukul mundur tanpa mendapatkan keuntungan strategis.

Sebelumnya pada hari Selasa, Alexei Smirnov, penjabat gubernur wilayah Kursk, mengatakan bahwa tentara Rusia dan pasukan FSB telah memukul mundur serangan Ukraina dan tiga warga sipil Rusia tewas, serta 18 lainnya terluka. Rusia menyatakan telah melancarkan serangan udara terhadap lapis baja Ukraina, dan pasukan cadangan telah digerakkan untuk memperkuat garis depan serta menghancurkan 16 unit lapis baja milik penyerang, termasuk enam tank.

Kerugian di kedua belah pihak tidak dapat diverifikasi, dan laporan korban pertempuran awal sering kali terbukti sebagai melebih-lebihkan.

Kementerian Perindustrian mengklaim tidak mendapat laporan mengenai barang-barang ilegal dalam 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang akhirnya diloloskan.

“Kalaupun ilegal, kami nggak pernah diajak dalam proses pemusnahan barang-barang, tidak pernah diundang, diberitahu barang apa aja yang dimusnahkan. Kami nggak tahu kalau barang itu dari mana aja jika dari ekspor,” ungkap Juru Bicara Kementerian Perindustrian Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Kantor Kemenperin, Rabu dikutip Kamis (8/8/2024).

Minimnya informasi mengenai isi kontainer yang diperoleh membuat Kemenperin kembali menyurati Kementerian Keuangan mengenai rincian isi dari kontainer tersebut. Hingga kini belum jelas apakah pemilik dari isi kontainer tersebut berasal dari API-U atau perusahaan dagang yang melakukan impor atau API-P yakni setiap perusahaan industri yang melakukan impor.

“Pertanyaan Kemenperin apa isinya? Apa bahan baku atau produk akhir? lalu siapa pemiliknya API P atau API U. Kalau tahu nama perusahaan kita bisa lacak, tapi itu gak ditulis dalam rapat-rapat,” ucap Febri.

Data tersebut bakal menjadi pertimbangan dari Kemenperin dalam menyikapi kebijakan, misalnya mengurangi pertimbangan teknis (pertek) yang menjadi izin impor. Apalagi industri saat ini sedang megap-megap, terlihat dari Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk Juli 2024, yaitu sebesar 49,3 atau terkontraksi.

“Sesegera mungkin industri sedang tidak baik, liat PMI, IKI (Indeks Kepercayaan Industri) dua bulan terakhir, kami ngga tahu bulan ini. Ini barangnya apa? banjir dimana, biar kita mitigasi sektornya. Misalnya kalau terlanjur banjir kalau ada permohonan pertek bisa ditahan dulu agar bisa ditahan dulu, ga Cuma barang illegal tapi bisa juga barang legal,” tutur Febri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Askolani mengungkapkan bahwa bahwa isi kontainer sudah diperiksa oleh pihak surveyor dan ia mengakui bahwa ada barang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.

“Yang ilegal kita musnahkan, ada di situ. Jadi kontainer itu kita nilai bersama sesuai ketentuan, barang boleh masuk di stake oleh surveyor, kalau nggak ada SNI, lartas, dia akan di-reject surveyor,” jelasnya pekan lalu.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) menyebut ada 50% impor tekstil dan produk tekstil (TPT) asal China yang masuk ke Indonesia secara ilegal, atau tidak tercatat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Setya Permana.

“Angka pada data ekspor barang dari China ke kita, dengan nilai angka impor kita tidak seimbang. Artinya, kita menduga ini ada indikasi produk yang masuk secara ilegal, tidak tercatat,” katanya dalam Diskusi Media di Kantor KemenKopUKM, Selasa lalu dikutip Kamis (8/8/2024).

Berdasarkan data dari internal KemenKopUKM dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada tahun 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp58,1 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp28,4 triliun. Artinya, ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp29,7 triliun.

Kemudian pada tahun 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp61,3 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp31,8 triliun. Maka, potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp29,5 triliun.

Maka apabila ditotal maka potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp59,2 triliun.

“Potensi impor yang tidak tercatat ini terbesar pada HS (60-63) berupa pakaian jadi,” imbuhnya.

Menurutnya, produk impor yang tidak tercatat itu membuat produk UMKM dalam negeri sulit bersaing. Pasalnya, barang-barang tersebut masuk secara ilegal dan tanpa dikenakan bea masuk, sehingga produk tersebut bisa dijual dengan harga yang murah.

Ia pun lantas mensimulasikan dampak yang akan timbul bila kondisi tersebut tak segera ditangani dengan baik. Mulai dari hilangnya potensi serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan sekitar Rp2 triliun per tahun, sampai dengan potensi kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) multi sektor sebesar Rp11,83 triliun.

“Kemudian kerugian negara pada sektor pajak sekitar Rp6,2 triliun, terdiri dari pajak Rp1,4 triliun dan Bea Cukai Rp4,8 triliun,” tutup Temmy.

Sebelumnya, Di hadapan Komisi VII DPR RI, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengungkapkan, adanya selisih data impor yang signifikan untuk pakaian jadi (HS 61 dan HS 62) dan produk lainnya (HS 63).

Di mana berdasarkan datanya, Indonesia mengimpor ke China pada kuartal I-2024 untuk kode HS 61 senilai US$ 118,87 juta, kode HS 62 senilai US$ 87,75 juta, dan kode HS 63 senilai US$ 116,36 juta. Sementara berdasarkan data laporan China ekspor ke Indonesia, kode HS 61 senilai US$ 269,57 juta, kode HS 62 US$ 247,68 juta, dan kode HS 63 US$ 366,23 juta.

Data tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat, sehingga menyebabkan selisih pencatatan data yang cukup besar. Di mana untuk selisihnya, ungkap Jemmy, kode HS 61 selisihnya sebesar US$ 150,70 juta, kode HS 62 selisihnya sebesar US$ 159,93 juta, dan selisih impor untuk kode HS 63 sebesar US$ 249,87 juta.

“Selisih pencatatan yang kita tidak tahu kenapa selisihnya cukup lebar, kalau kita lihat dari deklarasi harganya itu hanya sepertiga,” kata Jemmy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, ketimpangan yang terjadi antara data impor Indonesia dengan data laporan ekspor Chia menunjukkan tanda bahaya, di mana ketahanan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menjadi tidak terjaga, dan Indonesia mengalami kerugian yang serius.

“Ya jadi bisa kita bayangkan kenapa industri TPT satu-satu berguguran,” pungkasnya.

Pemerintah bertekad untuk menggenjot belanja pada sisa tahun ini, khususnya untuk kuartal III dan kuartal IV-2024. Sebab, kuartal II-2024 pertumbuhan ekonomi melambat ke level 5,05%, dari pertumbuhan pada kuartal I-2024 sebesar 5,11%.

“Untuk kuartal III dan kuartal IV tentu pemerintah melihat faktor apalagi yang bisa didorong, tapi salah satu yang bisa pemerintah dorong terkait belanja pemerintah.” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pertumbuhan belanja pemerintah atau konsumsi pemerintah dalam struktur produk domestik bruto (PDB) per kuartal II-2024 memang hanya sebesar 1,42%, sementara itu pada kuartal I-2024 pertumbuhannya mencapai 19.9% secara tahunan atau year on year (yoy).

Oleh sebab itu, Airlangga mengatakan, cara mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini akan mengandalkan belanja pemerintah di tengah lemahnya aktivitas ekonomi secara global. Ia pun mengatakan pemerintah akan juga meninjau beberapa paket kebijakan untuk pemberian insentif fiskal.

“Sehingga belanja pemerintah bisa digenjot pada kuartal III ini. Sedangkan fasilitas yang bisa diberikan seperti untuk sektor konstruksi juga tentu pemerintah akan perhatikan, kemudian sektor lain untuk mendorong UMKM,” tegas Airlangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah belanja negara yang akan dilanjutkan pada semester II-2024. Di antaranya ialah tambahan belanja sosial (bansos) beras hingga subsidi pupuk.

Sri Mulyani mengatakan, untuk tambahan belanja bansos beras ini akan diiringi dengan pemberian bantuan daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember. Nilainya Rp 11 triliun.

Awalnya, bansos beras 10 kilogram mulai diberikan pada akhir 2023 hingga Maret 2024, lalu diperpanjang lagi hingga Juni 2024. Pemberian bansos beras ini didasari atas lonjakan harga beras yang terjadi secara global.

“Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Untuk tambahan subsidi pupuk, ia mengatakan, nilainya mencapai Rp 24 triliun hingga akhir tahun. Adapula belanja tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah tapa dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.

“Belanja-belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri akan direalisasi Rp 105,9 triliun,” ungkap Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada 2024 juga akan dialokasikan belanja khusus yang berasal dari pemberian hibah sebesar Rp 32,3 triliun. Dana itu diberikan dari pemerintah daerah atau pemda kepada KPU.

“Belanja yang berasal dari hibah untuk pelaksanaan Pilkada yaitu dari Pemda ke KPU mencapai Rp 32,3 triliun,” tutur Sri Mulyani.

Secara total, belanja negara hingga akhir 2024 memang Sri Mulyani membengkak menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun, atau 102,6% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, pendapatan atau penerimaan negara tetap sesuai dengan target APBN 2024 sebesar Rp 2.802,5 triliun.

Dengan kondisi itu, defisit APBN 2024 juga ia perkirakan akan membengkak menjadi Rp 609,7 triliun, atau setara 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Mulanya, target defisit tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% PDB,

AQUA sebagai pionir air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia berkomitmen menghadirkan produk berkualitas yang berorientasi pada jaminan keamanan dan kesehatan.

Sebagai bentuk komitmen, baru-baru ini AQUA menerima kunjungan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pabrik AQUA, Mambal, Bali.

Perwakilan pemerintah ini dapat menyaksikan langsung proses produksi AQUA dari hulu ke hilir, serta memastikan keamanan dan kualitas produk-produk AQUA yang terjamin dengan standar tinggi dan mengikuti seluruh regulasi yang berlaku. Selain itu, perwakilan pemerintah menyaksikan langsung proses produksi pada produk kemasan Galon Guna Ulang, baik yang berbahan polycarbonate (PC) maupun yang berbahan polyethylene terephthalate (PET).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, mengatakan kunjungan ke salah satu pabrik AQUA di Mambal, Bali, telah memberikan gambaran bahwa industri AMDK di Indonesia sudah semakin maju dan memenuhi standar nasional serta internasional.

“Apa yang sudah dilakukan AQUA saat ini, yakni menghadirkan varian kemasan baru Galon Guna Ulang PET yang ramah lingkungan serta senantiasa mengikuti pedoman Standar Nasional Indonesia, adalah hal yang patut dicontoh oleh pelaku industri lainnya. Kami mengapresiasi komitmen AQUA untuk terus berinovasi pada produk-produknya agar bisa mengedepankan tanggung jawab terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat kebaikan bagi masyarakat,” ungkap Merrijantij dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

Sejak 2019, AQUA Galon Guna Ulang PET telah didistribusikan ke area Bali dan Sulawesi Utara sebagai varian pendamping dari produk kemasan Galon Guna Ulang PC yang lebih dahulu beredar. Kedua produk Galon Guna Ulang, baik PET dan PC, sama-sama berkualitas, berstandar keamanan pangan tinggi, dan menjaga kemurnian AQUA di dalamnya.

Pada 2024, AQUA Galon Guna Ulang PET mulai didistribusikan lebih luas secara bertahap ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen AQUA untuk mendukung agenda Pemerintah Indonesia, yakni Target Bersih Sampah 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%, sesuai dengan komitmen #BijakBerplastik AQUA.

Komitmen dan langkah yang diambil AQUA untuk menghadirkan varian kemasan produk baru bagi masyarakat juga disambut baik oleh Syuhada, Dipl. Chem., Periset Ahli Madya bidang Polimer dari Pusat Riset Teknologi Polimer (PRTP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurutnta, selain PC, penggunaan material PET diketahui secara luas menjadi materi yang juga sering digunakan oleh industri sebagai kemasan produk.

“AQUA melakukan pilihan yang bijak dengan memanfaatkan Galon Guna Ulang PET sebagai varian kemasan produk AMDK, mendampingi kemasan PC mereka yang sebelumnya sudah hadir, karena bahan tersebut bisa digunakan kembali sekaligus didaur ulang. Seperti halnya PC, bahan PET juga aman digunakan tanpa perlu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat apabila digunakan secara berulang, selama kualitas kemasannya memenuhi standar yang berlaku, melalui proses pencucian menyeluruh dan proses sterilisasi,” ujarnya.

Government and External Scientific Affairs Director Danone Indonesia, Rachmat Hidayat, mengatakan merasa terhormat untuk menerima kunjungan perwakilan pemerintah kali ini.

“Sebagai pionir di industri AMDK Indonesia, kami terus berupaya melakukan berbagai inisiatif dan aktivitas secara berkelanjutan, terutama dalam mendukung sinergi antara pelaku industri dengan pemerintah yang dapat memberikan dampak baik bagi ekonomi masyarakat dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Kedua varian produk AQUA kemasan Galon Guna Ulang berbahan PET dan PC adalah wujud nyata komitmen kami untuk menghadirkan produk berkualitas yang keamanan, kualitas, dan kebersihannya selalu memenuhi standar keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.” ujarnya.

Sejak diperkenalkan di Bali dan Manado pada 2019 lalu, varian kemasan Galon Guna Ulang PET ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat. Di Bali khususnya, Galon Guna Ulang PET dan PC dijual dan digunakan berdampingan. Masyarakat meyakini varian manapun adalah produk terbaik yang diberikan AQUA karena sudah terbukti aman dan bersih.

Pada kesempatan yang sama, AQUA juga menegaskan komitmennya terhadap pengurangan sampah plastik ke lingkungan melalui gerakan #BijakBerplastik. Gerakan ini terdiri dari tiga pilar, yaitu Pengumpulan, Edukasi, dan Inovasi. AQUA senantiasa mendukung Gerakan Indonesia Bersih dari pemerintah, dan berambisi untuk mengumpulkan dan menggunakan kemasan daur ulang lebih banyak dari yang dihasilkan perusahaan.

Oleh karena itu, selain mengunjungi Pabrik AQUA di Mambal, Bali, AQUA juga mengajak para undangan ke Recycle Business Unit(RBU) Bali PET di Denpasar. Lokasi ini merupakan salah satu fasilitas yang menjadi bagian dari ekosistem daur ulang dan pengelolaan sampah AQUA di Bali.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prediksi terbaru jadwal masuknya La Nina. BMKG juga mengeluarkan peringatan atas sejumlah wilayah di Indonesia terkait potensi bencana kekeringan dan curah hujan tinggi.

Hasil monitoring BMKG menunjukkan, indeks IOD dan ENSO pada bulan Juli 2024, Indek Dipole Mode -0.46 (Netral), dan indeks ENSO 0.115 (Netral). IOD Netral diprediksi berlangsung Agustus hingga Januari 2025.

“ENSO diprediksi berpotensi menuju La Nina mulai Agustus 2024,” demikian mengutip Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian III Juli 2024 yang dirilis BMKG, Senin (5/8/2024).

Di sisi lain disebutkan, sebanyak 51% zona musim (ZOM) di Indonesia masuk musim kemarau.

Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatra Utara, sebagian Riau, sebagian Bengkulu, sebagian Jambi, sebagian Sumatra Selatan, sebagian Lampung, sebagian Banten hingga NTT, Sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Selatan.

“Aliran masa udara pada Dasarian III Juli 2024 didominasi angin timuran. Daerah belokan angin terlihat di sepanjang ekuator. Pada Dasarian I Agustus 2024 angin dari timur diprediksi mendominasi wilayah Indonesia. Pusat tekanan rendah terlihat di perairan sebelah barat Sumatra bagian utara,” tulis BMKG.

Dampak La Nina dan Angin Timuran bagi Indonesia

Lalu apa yang terjadi jika RI dilanda La Nina dan Angin Timuran?

Mengacu situs resmi BMKG, ENSO adalah anomali pada suhu permukaan laut di Samudera Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya.

Disebutkan, iklim di Samudra Pasifik terbagi ke dalam 3 fase. Yaitu, El Nino, La Nina, dan Netral.

Pada fase Netral, angin pasat berhembus dari timur ke arah barat melintasi Samudra Pasifik menghasilkan arus laut yang juga mengarah ke barat dan disebut dengan Sirkulasi Walker. Suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timur Pasifik.

Sementara saat fase El Nino, angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan, awan, dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan risiko kekeringan.

Dan, ketika terjadi fase La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik timur ke arah barat sepanjang ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya. Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Bagi Indonesia, hal ini berarti risiko banjir yang lebih tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak badai tropis.

Masuknya La Nina di saat musim kemarau di Indonesia, diharapkan dapat membantu mengurangi dampak musim kemarau tahun 2024 ini. Yang akan menghasilkan musim kemarau basah di wilayah-wilayah Indonesia.

“ZOM yang diprediksi akan masuk musim kemarau pada periode Dasarian I-III Agustus 2024 adalah sebagian Bangka Belitung, sebagian kecil Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Utara, sebagian Maluku Utara dan Maluku, sebagian Papua Barat, sebagian Papua,” ungkap BMKG.

Sementara itu, angin timuran akan memicu kondisi kering dan suhu lebih dingin di Indonesia. Karena angin timuran atau Monsun Australia berhembus dari bumi belahan Selatan yang sedang dilanda suhu dingin dan tekanan tinggi menuju wilayah bumi belahan Utara yang sedang memiliki wilayah tekanan rendah, melewati Indonesia.

“Secara klimatologis, angin timuran atau monsun Australia biasanya terjadi di bulan Juni-Agustus, saat periode puncak musim kemarau,” kata prakirawan cuaca BMKG dalam tayangan video di akun Youtube Info BMKG.

Peringatan Dini BMKG

Dalam analisis terbaru itu, BMKG juga mengeluarkan 2 peringatan dini. Hasil pemutakhiran 31 Juli 2024, berlaku untuk Dasarian I Agustus 2024.

Berikut peringatan dini yang diterbitkan BMKG:

1. Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi

Waspada

Beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua

Siaga

Beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah

Awas

Beberapa kabupaten/kota di Maluku

2. Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis

Waspada

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB)

Siaga

Beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT)

Awas

Beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur, NTB, dan NTT.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan alasan terus melanjutkan upaya hukum melawan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan bahwa mandat OJK sesuai undang-undang adalah mengawasi, menyidik, dan melindungi konsumen. 

Mirza mengatakan bahwa dalam kasus Kresna Life yang telah dicabut izin usaha (CIU), OJK telah memberikan waktu kepada perusahaan untuk memperbaiki dan menyehatkan diri. 

“Dan tetapi gagal memenuhi komitmen untuk menambah modal, menyehatkan perusahaan, sehingga dalam rangka untuk melindungi kepentingan konsumen maka dilakukan CIU, dan dilakukan denda kepada para pengendali yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan tersebut,” kata Mirza dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Juli, Senin (5/8/2024).

Sebelumnya diketahui, Hakim PTUN resmi menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 22 Februari 2024 yang dimohon banding.

Adapun perkara tersebut sebelumnya memutus pembatalan pada Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/D.05/2023 tertanggal 23 Juni tentang pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Kedua, putusan juga membatalkan Surat Perintah Tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023.

Selain itu, pengadilan juga memutuskan untuk menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.

OJK pun telah melakukan kasasi terhadap keputusan Hakim yang memenangkan pemilik Group Kresna Michael Steven dalam gugatan banding OJK atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang pencabutan sanksi Cabut Izin Usaha (CIU) PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengungkapkan sikapnya yang menolak tegas wacana presiden tiga periode. Megawati menyampaikan hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.

Awalnya, Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika. Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) ini menambahkan Indonesia Raya ini diisi oleh manusia.

“Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis,” kata Megawati.

Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi. “Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih,” tambah Megawati.

Putri Proklamator RI Bung Karno ini meminta mereka untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.

“Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka,” kata Megawati.

Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.

“Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya,” kata Megawati.

Lalu dia mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan presiden.

“Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok,” kata Megawati.

“Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan,” lanjutnya.

Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin republik ini rusak.

“Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa,” tandas Megawati.