SENYAPORIGINAC

^{_{Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan terkait transfer terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, ke negara asalnya Australia di sela-sela acara Rakernas Peradi di Jimbaran, Bali, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Rolandus Nampu}}

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan transfer terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, ke negara asalnya Australia bukan soal jenis kasus pidana yang dilakukan, melainkan menyangkut lamanya masa tahanan.

“Saya tegaskan kepada saudara-saudara, kita nggak melihat kasusnya, kita melihat beratnya hukuman dan itulah yang diminta oleh negara-negara itu,” kata Yusril disela-sela acara Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Bali, Kamis.

Yusril mengatakan yang diminta oleh pemerintah Australia adalah mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan mereka yang dijatuhi hukuman mati untuk dikembalikan.

Hal itu tidak berlaku bagi warga negara Australia yang menjadi terpidana dan menjalani hukuman yang terbilang cepat.

Dia mencontohkan warga negara Australia yang terlibat kasus pencurian dan dipidana beberapa bulan tidak masuk dalam kategori perjanjian kedua belah pihak.

Menurut keterangan Yusril, nasib narapidana Bali Nine itu sekarang ada di pemerintah Australia.

Dia menceritakan pada Selasa (3/12) dirinya telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke yang datang ke Jakarta didampingi ibu Penny Wiliam Duta Besar Australia di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan banyak hal terkait dengan peningkatan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam kaitannya dengan bidang hukum. Juga secara khusus membicarakan tentang masalah Bali Nine, lima orang WNA Australia yang dipidana seumur hidup yang sekarang masih berada di penjara di Bali dan Jawa Timur.

“Kami sudah menerima permintaan dari Pemerintah Australia untuk memindahkan narapidana itu ke negaranya dan kami sudah mengajukan beberapa syarat,” katanya.

Dalam pertemuan dengan Tony di kantornya, Yusril telah menyerahkan draft tentang transfer narapidana antara Indonesia dan Australia.

Menurut Yusril, Pemerintah Australia memerlukan waktu untuk mempelajari draf tersebut. Tanggal pasti pemindahan narapidana Bali Nine, kata dia, sangat tergantung kepada kesepakatan atas draf yang diserahkan kepada Pemerintah Australia.

“Pemerintah Australia sedang mempelajari draf itu dan kami tunggu jawabannya. Kalau mereka setuju dengan draf yang kami ajukan atau kalau pun mereka melakukan adjustment ya kita rundingkan. Kalau sudah disepakati bersama ya kita dapat melakukan pemindahan terhadap narapidana itu ke Australia,” katanya.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin. https://horsewe.org

^{_{Aktivitas di wilayah Seocho-Gu, Seoul, Korea Selatan saat jam kerja berjalan seperti biasa setelah peringatan darurat dicabut, Rabu (31/5/2023). (ANTARA/Natisha Andarningtyas)}}

 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tak perlu ada evakuasi warga negara Indonesia di Korea Selatan menyusul pulihnya situasi keamanan di Seoul, Korea Selatan, usai dicabutnya pernyataan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

“KBRI Seoul telah memiliki rencana kontingensi sesuai dengan prosedur yang ada, dan kami pun melihat tak ada urgensi untuk mengevakuasi WNI dari Korea Selatan,” kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Pulihnya keamanan di Seoul itu terlihat dari aktivitas masyarakat setempat maupun pelayanan di KBRI Seoul yang sudah berjalan seperti biasa. Belum ada pula laporan terjadinya gangguan lanjutan, seperti pada sektor penerbangan, kata Judha.

Meski demikian, Kemlu RI maupun KBRI Seoul terus memantau dari dekat situasi politik dan keamanan di Korea Selatan serta keselamatan WNI di negara tersebut.

KBRI Seoul senantiasa mengingatkan WNI untuk menghindari titik-titik demonstrasi dan konsentrasi massa serta tidak ikut-ikutan dalam proses politik setempat, kata dia.

Apabila menemui permasalahan, WNI di Korea Selatan juga diimbau segera menghubungi KBRI Seoul melalui hotline PWNI dengan nomor +82-10-5394-2546.

Presiden Yoon Suk Yeol secara mendadak mengumumkan darurat militer di Korea Selatan pada Selasa (3/12) sekitar pukul 22:30 malam waktu setempat usai menuduh pihak oposisi melakukan “kegiatan anti-negara yang mengarah ke pemberontakan”.

Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras di hampir semua golongan masyarakat Korsel, dan ribuan orang di Seoul langsung bergerak ke Gedung Majelis Nasional untuk menentang darurat militer meski menghadapi blokade pasukan keamanan.

Pada Rabu (4/12) pagi, Presiden Yoon pun mengumumkan pencabutan darurat militer setelah anggota Majelis Nasional pada tengah malam mengesahkan mosi untuk memblokir pernyataan darurat militer.

Usai pencabutan status darurat, partai-partai oposisi mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke Majelis Nasional. Usulan tersebut ditandatangani oleh 191 anggota parlemen oposisi. https://asiasports.id

^{_{Jaga Kualitas Udara di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Gandeng BRI Finance Lakukan Uji Emisi}}

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta berkolaborasi dengan BRI Finance menyelenggarakan kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara, Selasa (03/12/2024).

Uji Emisi Kendaraan ini dihadiri oleh Walikota Jakarta Utara, Kepala DLH DKI Jakarta, dan berbagai pihak lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya uji emisi dalam menjaga kualitas udara Jakarta sekaligus mengedukasi warga agar terus merawat kendaraanya.

Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan yang biasa disapa Wahyudi menjelaskan bahwa peran besar perusahaan untuk turut menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan hidup. “Sebagai perusahaan pembiayaan kami bertugas menjalankan triple bottom line yakni pada prinsipnya terdapat profit, people, dan planet yang sejalan dengan ESG (Environment, Social, and Governance). Selain itu, uji emisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi standar emisi yang ditetapkan, serta meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.”

Wahyudi menambahkan “Dalam usia ke-41 tahun ini, BRI Finance berkomitmen untuk melakukan aksi nyata guna menekan angka polusi udara yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara uji emisi kendaraan ini serta menghimbau agar secara bersama-sama kita sukseskan kegiatan ini dan terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan” ucapnya.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menuturkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh kendaraan bermotor di Jakarta mematuhi standar baku mutu emisi.

Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, menambahkan, pihaknya telah rutin melaksanakan program uji emisi di seluruh wilayah. Melalui konsistensi pelaksanaan uji emisi serta dukungan aktif dari masyarakat, saya yakin wilayah Jakarta akan semakin bersih dan nyaman untuk semua warganya. Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan tujuan ini tercapai,” terangnya. https://blog-terkini.my.id

^{_{Arsip foto – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa}}

 Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengusulkan adanya pengawasan berkala dan ketat di kolong tol termasuk Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, agar tak kembali dihuni oleh sekelompok orang.

“Tentu pengawasan yang berkala dan ketat dan biasanya ada dihias ada pohon. Kalau biasanya tempat orang buang sampah ditanami pohon hias bagus maka orang enggak berani buang sampah,” kata dia di Jakarta, Kamis.

Khoirudin kemudian mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memindahkan penghuni kolong tol dengan mengedepankan pendekatan humanis.

“Pada dasarnya warga Indonesia, warga Jakarta ingin Jakarta ini lebih baik. Jangan karena kita berkuasa lalu semena-mena menggunakan kekuasaan untuk menertibkan mereka,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk merelokasi secara bertahap sebanyak 257 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke.

Dari 257 jiwa tersebut, sebanyak 139 keluarga memiliki KTP DKI Jakarta, lalu sebanyak 98 keluarga memiliki KTP luar DKI Jakarta, dan sisanya yakni 20 keluarga tanpa KTP.

Keluarga dengan KTP Jakarta direlokasi ke rumah susun. Sementara, keluarga yang ber-KTP di luar DKI tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan kompensasi sebesar Rp1,5 juta per KK untuk biaya sewa selama dua bulan di Jakarta serta bantuan sembako.

Lalu, bagi mereka yang ingin pulang ke daerah asal akan fasilitasi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta tanpa mengurangi biasa kompensasi.
Adapun kolong Tol Angke sebagai lokasi bekas relokasi bakal dijadikan ruang terbuka publik atau ruang interaksi bagi masyarakat oleh pemerintah setempat. https://vip138go.com

^{_{Ulama besar sufi asal Lebanon di AS, Muhammad Hisham Kabbani. (ANTARA/Instagram@hishamkabbani)}}

Seorang ulama besar asal Lebanon, Muhammad Hisham Kabbani, telah wafat dan rencananya dimakamkan di Fenton Zawiya, Michigan, Amerika Serikat.

“Kami sampaikan kabar duka cita bahwa malam ini guru kita tercinta, Al Qutb Al Mutasarrif, Mawlana Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, meninggal dunia berpulang ke Rahmatullah,” demikian dikutip dari akun media sosial instagram @hishamkabbani pada Kamis petang.

Dalam akun tersebut dijelaskan jutaan pengikut Kabbani kehilangan guru besarnya. “Selalu ingat ajaran yang dia ajarkan, maka dia takkan meninggalkanmu,” jelas akun tersebut.

Menurut keterangan, jenazah Hisham Kabbani akan dimakamkan pada Kamis sore setelah ibadah solat asar.

Akun tersebut juga mengajak umat Muslim untuk mendoakan dan melakukan solat gaib bagi almarhum Hisham Kabbani.

Hisham Kabbani lahir pada 1945 di Beirut, Lebanon. Dikutip dari laman Forum Timur Tengah meforum.org, dia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Agung Islami Amerika yang didirikan pada 1997 di Washington D.C.

Kabbani mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi besar antara lain American University of Beirut, University of Louvain Belgia, dan Universitas Damascus.

Pada 1991, Kabbani pindah ke Amerika Serikat dan mengajarkan pendidikan tradisional Islami serta ajaran Sufi Naksabandiyah. https://blog-service.xyz

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pajak pertambahan nilai (PPN) kebutuhan pokok diturunkan.

“Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” papar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024)

Tidak dijelaskan lebih lanjut jenis barang pokok yang akan diturunkan pajaknya. Bahan pokok seperti pangan, pendidikan dan kesehatan hingga saat ini sudah diberikan pembebasan PPN.

Dasco menyampaikan, pemerintah sekarang sedang menggelar rapat internal untuk membuat keputusan. Beberapa menteri dipanggil khusus oleh Prabowo pada sore ini.

“Mungkin dalam satu jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” kata Dasco.

Sementara itu, PPN menjadi 12% tetap akan berlaku pada 1 Januari 2025 dengan jenis barang dan jasa yang lebih selektif.

“Untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif,” ujarnya.

Upaya Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer membuat mendidih banyak pihak di negara tersebut. Pasalnya, intervensi militer dalam urusan sipil masih menjadi topik yang sensitif di Negeri Ginseng.

Melansir The Guardian, Rabu (4/12/2024), Korsel terakhir kali mendeklarasikan darurat militer pada tahun 1980. Saat itu ratusan orang dibunuh oleh diktator militer Chun Doo Hwan, yang mengirim pengunjuk rasa ke kamp konsentrasi untuk “pendidikan pemurnian”.

Yoon sendiri acapkali memberikan pujian tentang Chun. Tiga tahun lalu ia sempat mengklaim bahwa banyak orang menganggap jenderal itu telah berhasil dalam politik selain dari kudeta dan penumpasan protes.

Akibatnya, Yoon dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf dan mengunjungi tugu peringatan di Gwangju untuk pembantaian terbesar di era Chun, tetapi banyak kritikusnya yang skeptis tentang ketulusan pencabutan pernyataannya.

John Nilsson-Wright, kepala program Jepang dan Korea di Universitas Cambridge, menyebut langkah Yoon dilakukan karena alasan pribadinya, bukan karena ia ingin bernostalgia dengan kepemimpinan otoriter.

“Fakta bahwa ia bertindak seperti ini menurut saya tidak mencerminkan nostalgia yang kuat dari pihak kanan terhadap gaya kepemimpinan otoriter. Saya pikir itu mencerminkan kepribadian Yoon,” ujar John.

“Momentum politik sudah mulai menjauh dari presiden, yang mungkin menjadi alasan ia memutuskan untuk bertindak seperti ini. Namun, itu adalah keputusan yang sembrono dan sangat keliru, dan saya menduga itu akan menjadi bumerang, jika indikator awal dapat dijadikan acuan,” tambahnya.

Deklarasi darurat militer yang berumur pendek oleh Yoon terjadi lantaran ia ‘putus asa’ dalam menghadapi popularitas publik yang sangat rendah, dengan peringkat positif hanya sedikit di atas 10%. Ini juga terjadi di tengah pemogokan dokter dan oposisi politik yang keras.

Yoon mungkin berpikir bahwa langkatnya dalam mengumumkan dekrit darurat militer akan beresonansi dengan setidaknya sebagian dari spektrum politik Korea Selatan, tetapi rupanya ia salah perhitungan.

Majelis Nasional dengan suara bulat berhasil membatalkan deklarasinya hanya dalam beberapa jam, termasuk oleh partainya sendiri. Ini terjadi meski pasukan militer sudah mengepung gedung parlemen. Dalam beberapa jam, ia dipaksa untuk mundur, dan darurat militer secara resmi dicabut setelah rapat kabinet.

“Bagi seorang presiden yang terlalu berfokus pada reputasi internasional Korea Selatan, hal ini membuat Korea Selatan tampak sangat tidak stabil,” kata Mason Richey, seorang profesor di Hankuk University of Foreign Studies di Seoul, seperti dikutip Reuters.

“Hal ini akan berdampak negatif pada pasar keuangan dan mata uang serta posisi diplomatik Korea Selatan di dunia.”

Sebelumnya pemimpin partai konservatif, Han Dong Hoon, yang menyebut keputusan Yoon itu “salah” dan bersumpah untuk “menghentikannya bersama rakyat.”

“Rakyat akan memblokir langkah anti-konstitusional presiden. Militer harus berada di pihak publik dalam hal apapun. Mari kita lawan dengan tegas,” tulis Kim Dong Yeon, gubernur partai oposisi provinsi Gyeonggi di media sosial X.

Emiten batu bara, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil membukukan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 122,86 juta atau Rp 1,95 triliun (kurs 15.915) pada kuartal III-2024.

Raihan laba bersih tersebut melesat 110,88% Year on Year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu US$ 58,26 juta atau Rp 927,21 miliar. Sementara itu, BUMI membukukan pendapatan sebesar US$ 926,88 juta atau Rp 14,75 triliun hingga kuartal III-2024. Hasil ini turun 21,09% yoy dibandingkan realisasi pendapatan BUMI per kuartal III-2024 yakni US$ 1,17 miliar.

Mengutip laporan keuangan BUMI di Bursa Efek Indonesia (BEI), mayoritas pendapatan BUMI hingga kuartal III-2024 berasal dari segmen bisnis batu bara yakni sebanyak US$ 818,40 juta. Setelah itu, terdapat segmen bisnis emas dengan kontribusi pendapatan sebesar US$ 106,47 juta dan bisnis perak sebesar US$ 1,99 juta.

Kemudian, BUMI berhasil memangkas beban pokok pendapatan sebesar 23,95% yoy menjadi US$ 833,27 juta. Hingga kuartal III-2023 lalu, BUMI mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar US$ 1,09 miliar.

Dengan demikian, BUMI membukukan laba bruto sebesar US$ 93,60 juta per akhir kuartal III-2024 atau meningkat 18,60% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu US$ 78,92 juta.

Hingga akhir kuartal III-2024, BUMI memiliki total aset sebesar US$ 4,27 miliar atau tumbuh 1,66% dibandingkan total aset perseroan pada akhir tahun 2023 yakni sebesar US$ 4,20 miliar. Nilai aset BUMI per kuartal III-2024 terdiri atas liabilitas yang berjumlah US$ 1,36 miliar serta ekuitas berjumlah US$ 2,90 miliar.

Sektor manufaktur RI masih mengalami tekanan dan terkontraksi. Hal itu terlihat dari data yang dirilis S&P Global hari ini, Senin (2/12/2024), yang menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur RI bulan November 2024 ada di level 49,6.

Sebagai catatan, jika di bawah level 50, artinya mengalami kontraksi.

Posisi manufaktur RI yang masih di fase kontraksi ini sudah berlangsung selama 5 bulan berturut-turut. Meski memang, PMI manufaktur bulan November 2024 naik 0,4 poin dari posisi Oktober 2024.

Secara berturut-turut, data PMI manufaktur RI selama 5 bulan terakhir adalah Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), Oktober (49,2), dan November 2024 (49,6).

Menanggapi data ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, kondisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan manufaktur Malaysia dan Vietnam. Disebutkan, PMI manufaktur di Malaysia dan Vietnam mengalami penurunan dari bulan sebelumnya masing-masing sebesar 0,3 dan 0,4.

Kemenperin mengklaim, kenaikan PMI manufaktur RI bulan November dari posisi di Oktober 2024 disebabkan resiliensi industri manufaktur dalam negeri.

Meski begitu, Kemenperin menyebut, PMI manufaktur RI saat ini mandek.

“Kami tidak heran dengan kondisi indeks PMI manufaktur yang cenderung mandek di bawah 50 di saat sebagian besar negara-negara ASEAN lainnya memiliki indeks PMI manufaktur di atas 50 atau ekspansif,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resmi, Senin (2/12/2024).

“Survei PMI dari S&P Global ini dilakukan kepada perusahaan industri existing yang sedang beroperasi di Indonesia, dan bukan calon investor. Masih banyak regulasi yang belum mendukung industri dalam negeri. Padahal regulasi tersebut dibutuhkan oleh manufaktur,” tukasnya.

Bahkan, tambah Febri, regulasi yang ada saat ini malah mempersulit ruang gerak industri untuk meningkatkan utilisasi produksinya.

“Selain itu, gempuran produk jadi impor, baik legal maupun ilegal, ditengarai masih menjadi penyebab kontraksinya PMI manufaktur Indonesia pada bulan November kemarin. Pasar domestik dibanjiri produk impor dan telah menekan permintaan atas produk dari industri dalam negeri,” sebutnya.

“Hal ini juga dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan relaksasi impor yang telah berkonsekuensi terbuka pintu seluas-luasnya bagi produk jadi impor dan telah membanjiri pasar Indonesia,” imbuh Febri.

Febri bahkan menyebut, pasar Indonesia saat ini sudah dalam keadaan telanjang. Akibat kebijakan perdagangan yang justru tak melindungi pasar domestik, bahkan jauh dari upaya yang dilakukan negara-negara lain.

“Perbandingan instrumen trade measures (tindakan pengamanan perdagangan) yang dimiliki Indonesia dengan negara lain menunjukkan betapa telanjangnya pasar domestik Indonesia,” kata Febri.

Sebagaimana diketahui, trade measures adalah instrumen kebijakan yang diberlakukan oleh negara-negara WTO untuk menghambat masuknya produk impor ke pasar domestik mereka.

“Indonesia memiliki 207 jenis instrumen ini untuk menahan laju impor masuk ke pasar domestik. Sementara anggota WTO lain seperti China dan Amerika berturut-turut memiliki 1.569 dan 4.597 jenis instrumen trade measures,” ujarnya.

“Bahkan di negara-negara ASEAN, instrumen trade measures Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Thailand, Philipina, dan Singapura yang memiliki instrumen trade measure masing-masing sebesar 661, 562, dan 216,” papar Febri.

Febri lalu mengutip pernyataan Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith dalam rilis S&P Global yang menyebut, permintaan adalah kunci bagi kinerja sektor pada masa depan. Tanpa adanya peningkatan peningkatan penjualan, yang masih jauh dari kepastian, meski perusahaan optimistis. Performa sektor manufaktur pun diprediksi masih akan tertekan hingga di waktu mendatang.

“Permintaan dan peningkatan penjualan harus dikawal dan dijaga agar dalam kondisi pasar yang sedang lemah, industri dalam negeri bisa dipastikan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kurangi masuknya barang legal yang murah dan terus perangi masuknya barang ilegal,” cetusnya.

“Selama ini Kemenperin terus mendorong pemberlakuan instrumen pengamanan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan produk impor yang sejalan dengan aturan WTO. Berupa trade remedies, diantaranya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD),” pungkas Febri.

Meta dilaporkan berencana untuk membangun kabel bawah laut yang membentang di seluruh dunia. Perusahaan milik Mark Zuckerberg yang memiliki FaceBook, Instagram, dan WhatsApp ini menguasai hampir 10 persen lalu lintas internet tetap dan 22% lalu lintas internet seluler di seluruh dunia.

Menurut laporan terbaru oleh TechCrunch yang mengutip sumber yang dekat dengan perusahaan tersebut, Meta saat ini berencana untuk memasang kabel serat optik yang panjangnya lebih dari 40.000 km.

Awalnya, Meta akan berinvestasi sekitar US$2 miliar (Rp31,6 triliun), tetapi seiring berjalannya proyek, biaya akhir akan naik menjadi sekitar US$10 miliar (Rp158,3 triliun), yang tidak banyak untuk perusahaan sebesar ini.

Publikasi tersebut juga mengatakan bahwa rencana proyek telah disusun, tetapi sumber tersebut menolak berkomentar tentang anggaran. Perusahaan diharapkan untuk membagikan informasi lebih lanjut seperti rute yang dituju, kapasitas, dan alasan di balik proyek tersebut pada awal tahun 2025.

Namun, perlu waktu beberapa tahun sebelum kabel tersebut berfungsi penuh. Dalam sebuah pernyataan, seorang analis industri kabel bawah laut Ranulf Scarborough mengatakan bahwa kapal kabel “mahal saat ini dan dipesan beberapa tahun sebelumnya.”

Jika dan ketika rencana tersebut membuahkan hasil, kabel bawah laut tersebut akan memberi Meta rute khusus untuk mengirim dan menerima data di seluruh dunia. Ternyata, kabel bawah laut Meta dapat membentang dari pantai timur Amerika Serikat ke India vs Afrika Selatan dan kemudian kembali ke pantai barat Amerika Serikat melalui Australia.

Sebagai informasi, ini bukan pertama kalinya Meta berinvestasi dalam kabel komunikasi bawah laut. Perusahaan tersebut dilaporkan telah menjadi salah satu pemilik 16 jaringan, yang mencakup kabel 2Africa yang baru.