SENYAPORIGINAC

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, China, Kamis.

Dalam forum yang dihadiri sekitar 600 perwakilan dari 144 negara itu, diawali pembukaan dengan pembacaan pesan dari Presiden China Xi Jinping dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres.

Dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Utama di Sekretariat Partai Cai Qi dan Menteri IDCPC Liu Jianchao pun mempersilakan Megawati ke podium.

Megawati didaulat sebagai pembicara pertama dilanjutkan sejumlah tokoh pimpinan negara, seperti Presiden ke-4 Namibia Nangolo Mbumba, mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yukio Hatoyama, mantan PM Mesir Essam Sharaf, mantan PM Belgia Yves Leterme, dan mantan PM Nepal Jhala Nath Khanal.

“Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, saya berdiri di hadapan para pemimpin dunia, para negarawan dan pemikir lintas peradaban dan pejuang kemanusiaan dari berbagai bangsa, yang pada hari ini berkumpul dengan satu tekad: membangun masa depan umat manusia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban,” kata Megawati.

“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Republik Rakyat China di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Xi Jinping serta Partai Komunis China, atas kehormatan dan undangan yang diberikan kepada saya untuk hadir dalam forum penting ini,” lanjutnya.

Megawati mengatakan dialog ini tidak sekadar pertemuan antartokoh-tokoh pemimpin bangsa. Pertemuan ini adalah panggilan hati nurani bagi siapa pun yang merindukan tata dunia yang berkeadaban dan berkeadilan.

“Pertemuan ini adalah ruang untuk mengingat kembali memori kolektif kita sebagai bangsa-bangsa yang pernah menjadi penyintas puing-puing penjajahan serta memimpikan dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih beradab,” kata Megawati mengawali pidatonya.

Sebelumnya, pada Rabu (9/7), Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis China (IDCPC) Liu Jianchao di Kantor IDCPC, Beijing, menyampaikan kepada Megawati soal kesempatan menjadi pembicara pertama diberikan kepada Megawati.

“Untuk acara dialog, Ibu Megawati akan menjadi pembicaraan pertama pemimpin dari luar negeri. Kami semua menantikan apa yang akan disampaikan Ibu Megawati,” katanya.

Forum Global Civilizations Dialogue ini merupakan inisiatif dari Pemerintah China dan Partai Komunis China, mengangkat tema Safeguarding Diversity of Human Civilizations for World Peace and Development.

Olympique Lyonnais dipastikan tetap tampil di Ligue 1 musim 2025/26 setelah komisi banding DNCG (otoritas pengawas keuangan klub sepak bola Prancis) mengabulkan banding yang diajukan klub tersebut, demikian dikutip dari Lequipe, Rabu.

“Terima kasih kepada komisi banding karena telah mengakui ambisi manajemen baru klub untuk menjalankan pengelolaan yang serius ke depannya,” demikian pernyataan resmi Lyon.

Dalam putusannya, komisi banding membatalkan keputusan degradasi administratif ke liga strata kedua (Ligue 2) yang sebelumnya dijatuhkan oleh DNCG pada 24 Juni.

Sebagai gantinya, Lyon dikenai pengawasan terhadap anggaran gaji dan biaya transfer, berdasarkan struktur anggaran yang mereka ajukan untuk kompetisi kasta tertinggi Prancis.

Delegasi Lyon yang terdiri atas sembilan orang, termasuk Presiden Michele Kang dan Direktur Jenderal Michael Gerlinger, hadir dalam sidang yang berlangsung selama lebih dari dua setengah jam di kantor pusat Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) di Paris.

Lyon tidak memberikan pernyataan kepada media seusai persidangan.

Keputusan ini memastikan OL tetap menjadi salah satu tim peserta kompetisi Ligue 1 musim depan, di tengah upaya restrukturisasi manajemen klub pasca-pergantian kepemilikan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan program bantuan pangan beras untuk memberi stimulus ekonomi ke masyarakat, secara resmi telah ditugaskan kepada Perum Bulog.

“Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog, ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menerbitkan surat penugasan tersebut dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.

Penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima per bulan.

“Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli, penyalurannya dilakukan secara one shoot atau 1 kali salur,” ujar Arief.

Dijelaskan proses bantuan pangan beras memerlukan waktu sebab Bapanas baru dapat memberikan penugasan setelah adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan.

“Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” sambung Arief.

Diketahui dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025.

Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.

Arief menjelaskan data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, Bapanas bersama Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, hingga TNI-Polri.

“Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif,” kata Arief.

Program prorakyat ini, lanjut Arief, merupakan semangat keberlanjutan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Arief optimistis dengan memasifkan bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah dapat meredam inflasi dan mengungkit ekonomi.

Dampak baik tersebut terlihat selama tahun 2023 dan 2024. Dalam catatan BPS, kala itu inflasi beras di September 2023 melaju hingga menyentuh 5,61 persen. Setelah ada penggelontoran bantuan pangan beras, di Desember 2023 melandai ke 0,48 persen.

Kemudian pada Februari 2024 dibuka dengan inflasi beras di level 5,32 persen dan menjadi yang tertinggi di tahun tersebut. Program bantuan pangan beras kembali dilanjutkan hingga alokasi 9 bulan. Alhasil, inflasi beras di Desember 2024 berhasil meredam menjadi 0,1 persen saja.

Untuk tahun 2025, inflasi beras di Juni 2025 dilaporkan BPS mulai meninggi. Sebelumnya di Januari 2025 hanya 0,36 persen, sementara di Juni 2025 bergerak naik ke 1 persen.

“Dengan begitu, penyaluran kembali bantuan pangan beras mulai Juli 2025 menjadi langkah tepat pemerintah dalam mengintervensi volatilitas perberasan nasional,” kata Arief.

Kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini. Dia menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.

“Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam pernyataan resminya, dikutip Senin (7/7/2025).

Dia menyebut BNI memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

“Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.

Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform wondr by BNI. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.

“Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” kata dia.

Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan termarjinalkan.

“Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif, misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.

Dia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

“Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.

Program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.

Anggia berharap BNI terus memperkuat peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.

“Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial, yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

Sawo, atau dikenal juga dengan nama sapodilla, chiku, maupun chico, adalah salah satu buah tropis yang paling digemari di banyak negara Asia dan Amerika Latin. Tekstur dagingnya yang lembut, manis seperti karamel, dan aroma khasnya membuat buah ini menjadi pilihan dalam beragam olahan dari minuman segar, makanan penutup, hingga obat tradisional.

Namun, sawo bukan hanya soal rasa. Di balik bentuk bulatnya yang sederhana, sawo menyimpan berbagai kandungan gizi yang menakjubkan.

Buah ini kaya akan vitamin C, serat pangan, zat besi, serta antioksidan alami. Karena itu, tak heran jika sawo dipercaya dapat membantu memperkuat sistem imun, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan kulit, bahkan meredakan batuk dan radang tenggorokan.

Dalam skala global, India merupakan penghasil sawo terbesar di dunia. Produksi tahunan negara ini mencapai lebih dari 1,3 juta ton, tersebar di lebih dari 24.000 hektare lahan pertanian.

India memiliki berbagai varietas unggulan seperti Kalipatti, Cricket Ball, dan Baramasi, yang sebagian besar ditanam di negara bagian Maharashtra, Gujarat, dan Tamil Nadu. Kalai dihitung, India memiliki lebih dari 36 varietas sawo, menjadikannya negara dengan keragaman genetik sawo tertinggi di dunia.

Uniknya, hampir seluruh hasil produksi dikonsumsi di dalam negeri, mencerminkan tingginya kecintaan masyarakat India terhadap buah lokal ini

Sementara itu, Meksiko, yang dianggap sebagai tanah kelahiran asli sawo-masih mempertahankan perannya sebagai salah satu pemain penting dunia. Produksinya mencapai antara 65.000 hingga 70.000 ton per tahun.

Selain buahnya, pohon sawo di Meksiko juga dimanfaatkan untuk memproduksi getah chicle, bahan alami yang sejak dulu digunakan dalam industri permen karet. Di beberapa wilayah seperti Yucatán dan Veracruz, getah ini masih disadap secara tradisional, menjadikan sawo sebagai komoditas yang bernilai ganda: pangan dan industri.

Di kawasan Asia Tenggara, Thailand menempati posisi ketiga sebagai penghasil sawo global dengan produksi sekitar 30.000 hingga 35.000 ton per tahun. Disusul oleh Filipina dengan kisaran produksi 15.000 hingga 20.000 ton. Kedua negara ini memproduksi sawo terutama untuk pasar domestik, namun perlahan mulai membuka jalur ekspor ke kawasan Asia Timur dan Timur Tengah.

Posisi kelima ditempati oleh Malaysia dan Indonesia, yang mencatatkan produksi sekitar 8.000 hingga 12.000 ton per tahun. Di Indonesia sendiri, sawo tumbuh subur di berbagai daerah tropis seperti Sumatera Barat, Sulawesi Barat, hingga Papua. Meski belum menjadi komoditas ekspor utama, produksi sawo di dalam negeri menunjukkan potensi yang menjanjikan, khususnya untuk pasar domestik dan industri olahan buah lokal.

Perseteruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Elon Musk kembali memanas minggu ini. Kedua mantan sekutu politik itu saling mengancam akan melakukan pembalasan di depan publik.

Pertengkaran itu, yang berpusat di sekitar penentangan Musk terhadap rancangan undang-undang pajak Trump saat dibahas di Kongres, mengakhiri periode pemulihan hubungan antara dua orang paling berkuasa di dunia.

Perseteruan yang makin panas antara Donald Trump dengan Elon Musk menarik perhatian banyak mata hingga menimbulkan rasa keinginantahuan siapa yang paling kaya diantara keduanya.

Pedagang di Pasar Jatinegara Jakarta Timur mengeluhkan sepinya pelanggan dalam beberapa tahun terakhir dan membuat omzet penjualannya turun drastis. Junaedi, pedagang sepatu di pasar tersebut mengaku omzetnya turun drastis.

Dahulu pada saat masih sangat ramai, pihaknya bisa mendapatkan cuan dari penjualan sepatu sekitar Rp 15 juta per hari. Namun kini, Ia hanya bisa mendapatkan kurang dari Rp 5 juta per harinya.

“Wah, kalau ngomong omzet, turun drastis, dulu sehari bisa dapet maksimal Rp 15 juta pas musim ramai, sekarang ya pas musim ramai saja dapet Rp 5 juta lebih sedikit,” kata Junaedi saat ditemui CNBC Indonesia, Jumat (4/7/2025).

Bahkan di musim liburan sekolah tahun ini pun, yang biasanya penjualan sepatu terutama anak sekolah, Junaedi tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah.

“Dulu pas musim libur anak sekolah, penjualan bisa melonjak karena kan orang tua sama anaknya mencari sepatu, sekarang, pasrah aja sudah, walaupun pun bantuan dari KJP turun, tapi sepertinya tidak seramai dulu,” tambah Junaedi.

Senada dengan Junaedi, Taslim, pedagang pakaian di Pasar Jatinegara mengaku demikian, di mana omzetnya kini tak sebesar dahulu. Padahal, Taslim juga melayani penjualan online.

“Dulu bisa puluhan juta, ya bisa Rp 10 juta, apalagi pas musim ramai, bisa dapat Rp 20 juta, sekarang, sudah tidak bisa dibandingkan dengan dahulu, bisa dapat Rp 1 juta saja sudah bersyukur,” kata Taslim.

Menurutnya, kondisi dahulu dan sekarang sudah tidak bisa dibandingkan, karena eranya sudah berganti, meski dirinya sudah beradaptasi dengan membuka penjualan online.

“Yang sudah berlalu ya sudah jadi kenangan, dulu mungkin kami bisa dapet berjuta-juta, jadi raja, sekarang ya dapat satu juta, dua juta sudah bersyukur, sekarang kita sudah bukan rajanya lagi,” terangnya.

Pasar Jatinegara pun tampak mulai sepi, meski sepinya tidak terlalu parah dibandingkan beberapa pasar lainnya di Jakarta. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di pasar tersebut pada Jumat (4/7/2025), kondisinya memang tidak sepenuhnya sepi. Bahkan di depan pasar tepatnya pintu masuk Jalan Matraman Raya, kondisinya masih terbilang ramai meski tidak seramai seperti dahulu.

Di gedung utama pasar tersebut, terlihat pelanggan yang masih cukup ramai berada di lantai basement, lantai dasar, dan lantai 1. Sedangkan lantai 2, hanya beberapa pelanggan terlihat sedang menghampiri beberapa toko. Parahnya di lantai 3, di mana banyak ruko-ruko yang sudah tutup di lantai ini.

Pasar Jatinegara atau dikenal dengan sebutan Pasar Mester merupakan pasar tertua yang masih eksis hingga kini. Sebagai informasi, dalam situs resmi Dinas Pariwisata & Kebudayaan Provinsi Jakarta dijelaskan pasar Jatinegara atau ‘Meester Passer’ merupakan pasar tertua di pusat pemerintahan saat ini.

Sejarah pasar ini bermula saat seorang guru agama Kristen keturunan Portugis bernama Meester Cornelis Senen membeli sebidang tanah di aliran Kali Ciliwung dan mengubah daerah tersebut menjadi kawasan perdagangan Pada 1661 silam.

Seiring waktu berjalan penyebutan nama Meester berubah menjadi Mester karena penyesuaian dengan pelafalan masyarakat sekitar. Sepeninggal Kolonial Belanda nama Mester diganti dengan Jatinegara yang berarti ‘Negara Sejati’.

Adapun barang yang dijual di pasar ini kebanyakan melayani sistem grosir, baik kodian maupun lusin, meski beberapa juga melayani pembelian satuan atau eceran.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya sebagai pelopor keuangan berkelanjutan, setelah MSCI menaikkan rating ESG BNI dari BBB pada Juni 2024 menjadi A pada Juni 2025 berkat penguatan praktik tata kelola dan manajemen risiko ESG terkait pembiayaan.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menyatakan bahwa kenaikan rating ESG ini mencerminkan integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis perusahaan, mulai dari produk, layanan, hingga penguatan tata kelola dan pengelolaan risiko.

BNI juga aktif dalam menyelaraskan praktik ESG dengan standar industri global. Di aspek lingkungan, BNI mendukung transisi menuju ekonomi hijau melalui pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pembiayaan pada tahun 2060. Selain itu, BNI juga berkomitmen untuk mencapai NZE operasional pada tahun 2028.

“Untuk mendukung upaya pembiayaan berkelanjutan dan pencapaian target NZE tersebut, BNI juga memperkuat pengelolaan risiko iklim serta meningkatkan kapabilitas SDM dan transparansi pelaporan ESG agar makin akuntabel,” kata Okki dalam keterangan tertulis, Kamis, (3/7/2025).

Sebagai bagian dari upaya mendukung transisi menuju ekonomi hijau, penyaluran pembiayaan hijau BNI telah tumbuh dengan rata-rata setiap tahun (CAGR) 25,0%, dengan nilai mencapai Rp73,4 triliun pada akhir Desember 2024, dibandingkan akhir Desember 2020 sebesar Rp29,5 triliun. Untuk posisi Maret 2025 penyaluran pembiayaan hijau BNI sebesar Rp72,2 triliun dimana sudah mencapai 95,7% dari target 2025.

BNI juga aktif menyalurkan Sustainability Linked Loan (SLL) untuk mendorong debitur mengintegrasikan aspek ESG ke dalam operasional mereka, sekaligus memperkuat peran BNI sebagai mitra strategis dalam mendampingi perjalanan debitur menuju praktik bisnis berkelanjutan. Hingga Maret 2025, penyaluran SLL BNI telah mencapai Rp6 triliun.

Di aspek sosial, BNI memiliki komitmen kuat untuk mencegah kebocoran data melalui berbagai inisiatif perlindungan data dan keamanan informasi yang melampaui standar industri. BNI juga terus memperkuat perlindungan data finansial nasabah untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Untuk aspek tata kelola, BNI memiliki kebijakan antikorupsi dan etika bisnis yang tegas, serta terus menyempurnakan kebijakan remunerasi eksekutif dan memperkuat struktur tata kelola agar selaras dengan praktik terbaik global.

“Peningkatan rating ESG ini menjadi bukti nyata bahwa keberlanjutan bukan sekadar jargon bagi BNI, melainkan prinsip dasar dalam menjalankan bisnis. Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang bertanggung jawab demi menciptakan masa depan yang lebih hijau dan inklusif,” pungkas Okki.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana untuk merampingkan perusahaan asuransi pelat merah melalui merger dan akuisisi. 

Direktur Utama PT Perta Life Insurance (PertaLife) Hanindio W. Hadi mengatakan pihaknya tengah menunggu arahan dari pemegang saham, dalam hal ini Dana Pensiun Pertamina dan PT Timah Tbk (TINS) terkait hal tersebut.

“Saya tinggal ikuti saja instruksi dari atasan. Kalau sekarang masih belum ada arahan,” jelas Hanindio usai acara HUT ke-40 Pertalife di Jakarta, Rabu, (2/7/2025).

DIa tak menampik isu tersebut menjadi salah satu bahasan di dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya (RUPS). Akan tetapi pihaknya akan melaksanakan proses bisnis seperti biasa sepanjang belum ada arahan.

Terlepas dari isu konsolidasi asuransi BUMN tersebut, PertaLife sebelumnya dikabarkan dalam proses due diligence untuk akuisisi PT Asuransi Tugu Pratama Tbk (TUGU). Hanindio mengatakan realisasi tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat karena kedua pihak belum menemukan valuasi dan harga akuisisi yang tepat.

“Tugu itu kan sempat dapat arahan dari BOD Pertamina untuk melakukan pengalihan saham dari Dapen. Dapen diminta untuk divestasi, tapi kita sekali lagi posisinya adalah objeknya, jadi kita sekarang tinggal tunggu saja,” kata dia.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan perusahaan pelat merah akan melakukan aksi korporasi besar-besaran dalam 1-2 tahun ke depan. Hal tersebut dalam rangka peninjauan kembali fundamental BUMN.

Dony mengungkapkan, akan ada lebih dari 350 aksi korporasi baik akuisisi maupun merger BUMN.

“Konsolidasi bisnis ini kita harapkan akan selesai dalam 1-2 tahun ke depan, akan terjadi lebih dari 350-an merger dan akuisisi yang akan kita lakukan,” ujarnya dalam acara Outlook Ekonomi DPR Selasa (20/5/2025).

Dony menyebut peninjauan kembali pada bisnis BUMN ditargetkan rampung pada kuartal IV-2025. Peninjauan kembali menjadi tahap pertama yang dilakukan untuk menciptakan matriks BUMN berdasarkan industrinya masing-masing.

Kas138

Dana pensiun terbesar Norwegia, KLP, telah mengambil langkah signifikan dengan melepas investasinya dari dua perusahaan internasional yang dituding memasok peralatan kepada militer Israel. Keputusan ini, yang diumumkan pada Senin (30/06/2025), menyoroti kekhawatiran yang berkembang mengenai potensi keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Mengutip Al Jazeera, perusahaan-perusahaan yang divestasi adalah Oshkosh Corporation yang berbasis di Amerika Serikat dan perusahaan industri Jerman, ThyssenKrupp. KLP, yang mengatur aset sebesar US$ 114 miliar (Rp 1.850 triliun) menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah analisis mendalam berdasarkan laporan PBB yang mengindikasikan bahwa peralatan dari kedua perusahaan tersebut kemungkinan besar digunakan dalam konflik di Gaza.

Menurut KLP, penjualan peralatan militer kepada Israel oleh kedua perusahaan tersebut bertentangan dengan pedoman investasi yang bertanggung jawab. Dana pensiun tersebut menekankan komitmennya untuk memastikan bahwa investasinya tidak berkontribusi pada situasi di mana hak asasi manusia fundamental dilanggar.

“Perusahaan memiliki tugas independen untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan guna menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia fundamental dan hukum humaniter,” kata Kepala Investasi di KLP Kapitalforvaltning, Kiran Aziz.

“Kedua perusahaan tersebut gagal mendokumentasikan uji tuntas yang diperlukan sehubungan dengan potensi keterlibatan mereka dalam pelanggaran hukum humaniter.”

Sebelum divestasi ini, KLP memiliki investasi senilai sekitar US$ 1,8 juta (Rp 28,8 miliar) di Oshkosh dan hampir US$ 1 juta (setara dengan Rp 16 miliar) di ThyssenKrupp. Angka ini mencerminkan komitmen finansial yang signifikan yang kini telah ditarik sebagai bentuk protes.

Oshkosh Corporation secara terbuka mengkonfirmasi bahwa mereka menjual kendaraan dan suku cadang kepada tentara Israel untuk digunakan di Gaza. Pengakuan ini menambah bobot pada keputusan KLP dan menguatkan klaim mengenai keterlibatan perusahaan dalam pasokan militer tersebut.

Sementara itu, ThyssenKrupp juga mengakui adanya hubungan jangka panjang dengan militer Israel. Perusahaan tersebut telah mengirimkan empat kapal perang Sa’ar 6 dan memiliki rencana untuk mengirimkan kapal selam tambahan, menunjukkan keterlibatan yang berkelanjutan dalam sektor pertahanan Israel.

Langkah ini bukanlah yang pertama bagi KLP dalam hal divestasi yang didasari oleh isu hak asasi manusia. Pada tahun 2021, KLP juga melepas investasinya dari 16 perusahaan. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut termasuk raksasa telekomunikasi Motorola, yang terbukti terkait dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Pada tahun yang sama, KLP juga mengambil tindakan divestasi terhadap Adani Ports, sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah militer Myanmar. Keputusan ini menunjukkan pola konsisten dari KLP dalam meninjau dan menarik investasinya dari entitas yang terlibat dalam kontroversi hak asasi manusia.

Musim panas lalu, KLP juga telah mendivestasi perusahaan AS Caterpillar. Keputusan ini diambil karena buldoser buatan Caterpillar digunakan dalam penghancuran rumah dan infrastruktur Palestina, yang menimbulkan kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap penduduk sipil.